Suatu komisi baru yang dibentuk pemerintah Myanmar untuk menyelidiki pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine dikritik sehari setelah pengumuman mengenai pembentukannya.
Juru bicara Human Rights Watch, Brad Adam mengatakan, “Penguasa nyata di negara itu adalah militer, bukan pemerintah. Sebelum militer setuju untuk mengizinkan investigasi oleh orang-orang independen, maka tidak ada kesempatan yang muncul dari situasi semacam ini.”
Adam mengatakan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tidak peduli terhadap upaya pemerintah menutup-nutupi pelanggaran HAM terhadap minoritas Rohingya di Rakhine yang memaksa sekitar 700 ribu orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis.
Komisi itu antara lain beranggotakan mantan Deputi Menteri Luar Negeri Filipina Rosario Manalo dan utusan Jepang untuk PBB Kenzo Oshima.
Tetapi Adam mengatakan bahwa apabila Aung San Suu Kyi menginginkan dirinya dapat dipercaya, ia seharusnya mengizinkan PBB datang secara independen ke negara itu.
Para pengecam menyatakan komisi itu tidak mencakup seorang pun dari Rakhine, Muslim, atau pakar yang memahami hubungan Bangladesh-Myanmar. [uh]
