Tautan-tautan Akses

Amerika akan Tempatkan Duta Besar di Burma


Menyusul pembebasan tahanan di Burma, Menlu AS Hillary Clinton mengatakan, Amerika akan memulai proses pertukaran duta besar dengan Burma.
Menyusul pembebasan tahanan di Burma, Menlu AS Hillary Clinton mengatakan, Amerika akan memulai proses pertukaran duta besar dengan Burma.

Amerika, untuk pertama kali dalam dua dasawarsa, hari Jumat mengumumkan akan menempatkan seorang duta besar di Burma, yang pada pagi harinya membebaskan ratusan tahanan politik.

Presiden Amerika Barack Obama menyebut keputusan Burma untuk membebaskan ratusan tahanan politik “langkah penting menuju reformasi demokratis.”

Pemerintah Burma membebaskan 651 tahanan hari Jumat. Pembebasan itu sejalan dengan syarat-syarat untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika yang ditegaskan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dalam kunjungannya bulan lalu.

Menyusul pembebasan tahanan itu, Clinton mengatakan hari Jumat Amerika akan memulai proses pertukaran duta besar dengan Burma.

“Seperti saya katakan Desember lalu, Amerika akan menghadapi tindakan dengan tindakan. Berdasarkan langkah-langkah yang diambil sejauh ini, kami akan memulainya sekarang,” ujar Clinton.

Tetapi Presiden Obama dan Menteri Clinton mengatakan Burma perlu melakukan lebih banyak reformasi politik.

Clinton mengatakan Amerika akan terus mendesak Pemerintah Burma agar mengambil “langkah-langkah besar” untuk membangun bangsa yang bebas dan makmur.

Amerika menarik duta besarnya lebih dari 20 tahun lalu, setelah dewan militer yang menguasai Burma saat itu mengabaikan hasil kemenangan telak kelompok oposisi dalam pemilu 1990.

Amerika dan banyak negara lainnya, termasuk Uni Eropa, sejak lama memberlakukan sanksi ekonomi dan larangan bepergian ke Burma, yang dianggap salah satu negara paling represif di dunia.

Pemilu 2010 menghasilkan pemerintahan sipil, walaupun didukung militer.

Pemerintahan baru itu membuat beberapa reformasi, termasuk melonggarkan pembatasan-pembatasan media dan memberi kebebasan sipil yang lebih besar. Minggu ini Pemerintah Burma juga menandatangani gencatan senjata dengan kelompok pemberontak minoritas etnis Karen.

Selain itu, Pemerintah Burma mengizinkan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen 1 April. Aung San Suu Kyi, ketua Liga Nasional untuk Demokrasi, menghabiskan sebagian besar dari 22 tahun di penjara atau dalam tahanan rumah.

Burma berharap pembebasan tahanan politik dan kesepakatan damai itu bisa membantu memperbaiki hubungan dengan masyrakat internasional.

David Mathieson, yang bekerja pada Human Rights Watch, mengatakan pembebasan itu penting.

“Kita bicara tentang daftar panjang aktivis politik terkemuka, wartawan, aktivis buruh, biksu dan mantan anggota-anggota pemerintahan. Jadi, ini benar-benar merupakan pembebasan yang penting,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyambut baik pembebasan tahanan dan gencatan senjata dengan kelompok pemberontak itu. Ia mengatakan berharap para aktivis politik yang dibebaskan itu bisa menyumbang bagi penyatuan nasional.

XS
SM
MD
LG