Empat aktivis antipemerintah Thailand memenuhi panggilan polisi, Selasa (25/8), terkait demonstrasi di markas besar militer bulan lalu.
Kepolisian Thailand menuduh mereka melanggar peraturan keadaan darurat terkait wabah virus corona karena mengorganisasikan pertemuan publik. Namun banyak pihak menilai, upaya tersebut merupakan yang terkini dari serangkaian langkah hukum yang diambil pihak berwenang untuk menumpas protes terhadap pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha.
“Ini adalah bentuk tindakan semena-mena pemerintah diktator,” kata pengacara HAM Arnon Nampha, salah satu pemimpin aksi protes itu setibanya di kantor polisi untuk memenuhi panggilan. “Setiap negara yang memiliki pemerintah diktator menggunakan taktik hukum seperti ini untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyatnya. Kami siap berjuang di pengadilan atau di jalanan hingga kami meraih kemenangan.”
Parit Chiwarak, salah seorang aktivis lain yang memenuhi panggilan itu, mengatakan, mereka tidak berbuat kesalahan. “Kami memastikan apa yang kami lakukan benar secara hukum,” katanya. “Keadaan darurat yang diberlakukan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Bagaimana situasi sekarang ini dianggap situasi darurat?”
Dengan memberlakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas warga, termasuk jam malam, Thailand berhasil mengendalikan wabah virus corona. Thailand hanya memiliki 3.397 kasus dengan 58 kematian.
“Ketika pemerintah mengumumkan keadaan darurat, mereka beralasan ini karena Covid-19,” kata Parit. “Kini jelas bukan karena Covid melainkan karena protes.”
Sebetulnya, ada lima aktivis yang dipanggil polisi. Namun aktivis kelima, Panupong Jadnok, telah ditangkap sehari sebelumnya karena aksi protes lainnya.
Para aktivis yang dipanggil polisi menuntut PM Prayuth Chan-ocha dan pemerintahnya untuk mundur. Mereka menganggap mantan panglima militer itu tidak kompeten dan korup.
Protes-protes yang berkembang akhir-akhir ini di Thailand pada intinya mengusung tiga tuntutan: melangsungkan pemilu baru, mengubah konstitusi yang diberlakukan militer dan mengakhiri intimidasi terhadap para pengecam pemerintah. [ab/uh]
