Salah satu organisasi HAM internasional mengatakan pemilihan presiden Afghanistan terancam oleh campur-tangan dari para pemimpin pemberontak setempat. Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan pemimpin faksi-faksi sekarang mengancam para pemilih, para calon dan para petugas pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden tanggal 9 Oktober mendatang. Dalam laporan yang diterbitkan hari ini, organisasi HAM itu mengatakan komunitas internasional dan pemerintah Afghanistan gagal menjamin keselamatan pemilu itu. Human Rights Watch juga mengatakan banyak pemilih mendaftarkan diri lebih dari sekali, jadi kecil kemungkinan hitungan resmi sebanyak 10 juta pemilih terdaftar itu akurat. Organisasi itu menyalahkan komunitas internasional karena mencampur-adukan jumlah pemilih terdaftar dengan kebebasan politik yang sejati. Sementara itu, PBB mengatakan pihak militan juga mengancam para petugas pemilu yang mendaftarkan ratusan ribu pengungsi yang menetap di Pakistan.
Namun, pejabat-pejabat PBB menepiskan sebuah laporan yang mengatakan pemilihan presiden Afghanistan telah dibajak oleh pemimpin-pemimpin pemberontak yang berpengaruh. Pembantu Sekjen PBB Jean-Marie Guehenno hari Selasa mengatakan pemilu tanggal 9 Oktober barangkali “akan jauh dari sempurna.” Tetapi ia mengatakan gangguan yang mungkin terjadi tidak akan cukup besar untuk merusak kredibilitas pemilu itu. Guehenno mengakui memang ada insiden intimidasi terhadap para pemilih. Ia mengatakan sesepuh kesukuan kini diminta untuk membantu di bidang keamanan di beberapa daerah di mana pasukan keamanan terlalu banayak disebarkan. Umumnya, kata para pejabat PBB, tanggapan yang diperoleh positif. Laporan Human Rights Watch hari Selasa mengatakan represi dari pemimpin-pemimpin pemberontak setempat mengancam pemilu itu lebih besar dari kebingungan pemilu atau ancaman dari militan Taliban.