Presiden Bush telah menandatangani RUU menjadi Undang-undang yang memberlakukan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap Suriah, tetapi juga memberikan peluang luas kepadanya untuk tidak melaksanakannya. Kata Bush, dia menandatangani pertanggung-jawaban Suriah dan Akte Pemulihan Kedaulatan Libanon, tetapi tidak menganggap pernyataan kebijaksanaannya mengikat. UU itu menetapkan bahwa Suriah harus menghentikan dukungannya kepada teroris, menghentikan masuknya ke Irak kaum militan dan senjata, dan harus menghentikan usaha untuk memperoleh senjata pemusnah massal dan harus menghentikan kehadiran militernya di Libanon. Sanksi itu meliputi larangan penjualan barang-barang ekspor yang dapat digunakan untuk dua tujuan, dan mungkin akan membekukan asset Suriah. Bush tidak mengatakan apakah dia bermaksud tidak akan melaksanakan hukuman tersebut.