<!-- IMAGE -->
Sengketa antara dua partai besar di Belanda atas masa depan misi militer Belanda di Afghanistan telah membuat pemerintahan koalisi negeri itu bubar.
Perdana Menteri Jan Peter Balkenende mengajukan pengunduran pemerintahannya hari Sabtu, mengakibatkan masa depan 1600 tentara Belanda yang bertugas di Afghanistan tidak menentu.
Langkah itu membuka jalan bagi pemilihan parlemen lebih awal, sangat mungkin bulan Mei.
Balkenende mengatakan, setelah pembicaraan marathon di Denhaag, partainya yang berhaluan kanan-tengah, Partai Kristen Demokrat ingin agar pasukan Belanda tetap berada di Afganistan setahun setelah batas waktu bulan Agustus 2010. Namun, Wakil Perdana Menteri Wouter Bos dari Partai Buruh menolak gagasan itu.
Sebelumnya NATO meminta Belanda memperpanjang kehadiran pasukannya di Afghanistan. Partai Kristen Demokrat dan Serikat Kristen mengatakan, mereka mempertimbangkan permohonan itu, namun, Bos mengatakan, permohonan itu tak bisa diterima.