Parlemen Irak akan bertemu hari Minggu untuk melakukan debat mengenai UU Pemilu yang sudah lama tertunda, yang harus disahkan sebelum Irak bisa melangsungkan pemilu.
Presiden Irak Jalal Talabani sempat meminta diadakan sesi parlemen darurat hari Sabtu untuk membicarakan kemungkinan kompromi, tetapi para pejabat mengatakan anggota parlemen gagal memenuhi korum. Sesi baru dijadwalkan diadakan hari Minggu.
Wakil Presiden Irak Tariq al-Hashimi mem-veto rancangan UU pemilu dan mengirimnya kembali ke parlemen untuk direvisi. Ia memiliki waktu sampai Minggu untuk mem-veto atau menyetujui versi yang diamandemen ini.
Hashimi, seorang Suni Arab, ingin UU itu diubah untuk memberikan lebih banyak perwakilan parlemen bagi warga Irak yang hidup diluar negeri, yang banyak adalah warga minoritas Suni Irak.
Hashimi adalah satu dari tiga anggota badan kepresidenan Irak yang mempunyai
kekuasaan mem-veto perundang-undangan.
Para pemimpin Irak mengatakan tertundanya pengesahan UU itu berarti pemilu yang
tadinya dijadwalkan Januari akan ditunda selama sedikitnya sebulan.