Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengecam pemerintahan militer Birma karena tidak mampu menghapus kerja paksa, lebih dari 10 tahun sejak pertama kali organisasi itu menyerukan agar Birma melakukannya.
ILO menyebutkan jumlah pengaduan mengenai kerja paksa di Birma meningkat.
ILO yang berbasis di Jenewa Kamis menyetujui resolusi yang menyampaikan keprihatinan terhadap laporan bahwa Birma memenjarakan orang-orang yang mengadukan praktek kerja paksa.
Resolusi itu menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para tahanan dan semua orang yang ditahan akibat kegiatan politik atau tenaga kerja.
Birma telah menandatangani kesepakatan dengan ILO untuk tidak menghukum mereka yang melaporkan kasus-kasus kerja paksa.
Pemerintah bersikeras pihak berwenang sedang berupaya menghapus kerja paksa, dan juga mengakui hak masyarakat untuk memrotes praktek tersebut.