Pemerintah Filipina mengatakan pihaknya
membatalkan perjanjian perdamaiannya dengan kelompok pemberontak Muslim di
negara itu setelah kekerasan terjadi di Filipina selatan yang rusuh.
Perjanjian yang ditandatangani bulan
lalu dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dimaksudkan untuk memperluas
wilayah otonomi Muslim di pulau Mindanao, Filipina selatan. Mahkamah Agung
Filipina menghalangi perjanjian tersebut untuk mendengarkan gugatan dari
kelompok-kelompok Kristen yang mengatakan perjanjian tersebut melanggar
konstitusi.
Tindakan mahkamah itu menyebabkan dua
komandan MILF yang membelot menyerang beberapa desa di Mindanao, membunuh
puluhan orang, menjarah dan membakari rumah-rumah dan lahan pertanian penduduk.
Jurubicara Presiden Gloria Arroyo mengatakan membatalkan persetujuan tersebut merupakan “langkah yang menyakitkan.” Dia mengatakan Arroyo bersedia merundingkan perjanjian baru dalam batasan yang ditetapkan dalam konstitusi.
