Mahkamah
Agung Thailand
telah setuju untuk mendengar tuduhan-tuduhan pelanggaran terhadap mantan
perdana menteri Thaksin Sinawatra dan kabinetnya.
Hari
Senin ini Mahkamah memutuskan akan meneruskan perkara tuduhan bahwa Thaksin dan
47 menterinya melanggar undang-undang lotere ketika mereka meluncurkan sebuah
lotere nasional.
Dengar
pendapat pertama telah dijadwalkan tanggal 26 September.
Tuntutan
hukum itu dapat menyangkut tiga orang menteri yang kini sedang memegang
jabatan, yang pernah menjadi anggota kabinet Thaksin.
Konstitusi
Thailand
menetapkan bahwa seorang menteri harus berhenti dari jabatannya bila ia
menjalani proses pengadilan kasus kejahatan.
Pihak militer menggulingkan Thaksin tahun 2006 dan membentuk suatu komisi untuk menyelidiki tuduhan-tuduahn penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran dalam pemerintahannya. Kasus lotere itu adalah salah satu dari beberapa kasus lain yang diajukan ke pengadilan oleh komisi anti korupsi.