DPR Indonesia sepakat untuk meratifikasi perjanjian keamanan penting dengan Australia, setahun setelah kedua negara menandatangani pakta bersejarah itu.
Perjanjian Lombok mencakup 10 bidang, termasuk kerjasama di bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, keamanan maritim, keamnanan penerbangan, intelejen, energi dan bantuan darurat. Perjanjian itu merupakan kesepakatan keamanan resmi pertama sejak Indonesia dinilai melanggar pakta sebelumnya sehubungan krisis Timor Timur tahun 1999.
Kepada Kantor berita Antara, Menteri LN Hasan Wirajuda mengayakan, Perjanjian Lombok ini menandai hubungan kedua negara yang lebih baik, di mana masalah-masalah sensitif RI-Australia akan dihadapi lebih jelas dan mendasar.
Prinisp perjanjian Lombok antara lain menegaskan kesetaraan, saling menguntungkan dan pengakuan terhadap kepentingan masing-masing dalam stabilitas, keamanan dan kemakmuran dari pihak lainnya. Kedua belah pihak berkomitmen terhadap kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan dan integritas teritorial.
Perjanjian itu juga menekankan pentingnya prinsip bertetangga baik dan tidak campur tangan terhadap urusan dalam negeri masing-masing, sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.