Sejak pembajakan empat buah jet dalam serangan teroris 11 September 2001 keamanan penerbangan menjadi prioritas utama di Amerika. Sekarang, lebih dari empat tahun kemudian, para pembuat undang-undang Amerika bertanya, mengapa perusahaan-perusahaan penerbangan, dan bukan pemerintah, yang bertanggungjawab mengecek nama penumpang, apakah termasuk dalam daftar pengamatan teroris.
Satu di antara program yang macet itu disebut Secure Flight. Menurut program itu, perusahaan-perusahaan penerbangan akan mengumpulkan informasi terbatas mengenai penumpang yang terbang di dalam negeri, dan memberikan informasi itu kepada Dinas Keamanan Transportasi, TSA. Informasi itu kemudian dibandingkan dengan nama-nama dalam daftar pengamatan teroris. Kalau ada nama penumpang yang sama dengan salah satu nama dalam daftar itu, pemeriksaan lebih jauh akan dilakukan terhadap penumpang tadi, dan dalam keadaan tertentu, mungkin ia tidak diizinkan terbang.
Hampir 200 juta dolar telah dikeluarkan untuk mengembangkan Secure Flight, dan pekan lalu para anggota Komisi Transportasi Kongres mendengarkan keterangan dari para pejabat pemerintah, mengapa program ini masih dalam tahap pengembangan.
Senator Partai Republik dari Mississippi, Trent Lott, menyatakan kegusaran beberapa anggota Komisi: “Kami ingin kalian sukses. Ini adalah tugas yang sangat penting. Kita menghendaki penerbangan yang aman, tetapi kita perlu menggunakan akal sehat mengenai bagaimana penumpang dicek dan kondisi seperti apa yang aman untuk terbang. Marilah kita laksanakan sebagian program ini atau lupakan saja, tetapi jangan berulangkali melakukan kesalahan.”
Wakil Sekretaris TSA Edmund Hawley membela panjangnya waktu yang diperlukan TSA untuk meluncurkan Secure Flight, dengan mengatakan, isu privasi dan keamanan data harus diselesaikan. Menurutnya, prioritasnya adalah meluncurkan program dengan cara yang benar, bukan meluncurkannya secepat-cepatnya.
Cathleen Berrick dari Kantor Pertanggungjawaban Pemerintah mengatakan, TSA telah memperoleh beberapa kemajuan dalam Secure Flight, namun masih ada beberapa isu yang harus diselesaikan, termasuk memutuskan informasi apa saja mengenai penumpang uang akan diminta TSA untuk disediakan oleh perusahaan penerbangan, dan bagaimana melindungi informasi itu.
Menurut Berrick, Secure Flight dokumentasi yang ada tidak menjelaskan dengan tuntas, bagaimana perlindungan privasi penumpang akan dipenuhi. TSA, tambahnya, belum mengeluarkan panduan yang menjelaskan bagaimana TSA akan melindungi data penumpang, sehingga mustahil bagi Kantor Pertanggungjawaban Pemerintah untuk menilai sepenuhnya, bagaimana TSA menangani isu privasi.
Sebuah program lain yang dikembangkan TSA adalah Registered Traveler, yang dirancang untuk mempercepat proses pemeriksaan keamanan dengan membuat penumpang secara sukarela menyediakan informasi mengenai diri mereka, yang akan diverifikasi TSA. Kalau orang itu memenuhi syarat, orang itu akan membayar dan memperoleh yang disebut ‘kartu pintar’, lengkap dengan sidik jari dan biometri mata. Yang akan mempercepat proses pemeriksaan di bandar udara. Edmund Hawley dari TSA mengatakan, program ini tampaknya akan dapat diluncurkan pertengahan bulan Juni.
Para senator mendengar keterangan dari para eksekutif industri penerbangan dan aktivis hak asasi yang memiliki pandangan berbeda-beda mengenai apakah Secure Flight dan Registered Traveler sebaiknya dilaksanakan.
James May , ketua Serikat buruh penerbangan terbesar di Amerika, Asosiasi Transportasi Udara ATA mengatakan: “Kami mendukung sepenuhnya konsep Secure Flight atau program apapaun yang menyangkut pemeriksaan penumpang. Kami mendukung konsepnya. Kami tidak mendukung Registered Traveler karena menurut pendapat kami, program itu mengalihkan fokus dari isu yang seharusnya kita perhatikan.”
Tim Sparapani dari Serikat Kebebasan Sipil Amerika mengatakan, organisasinya berpendapat, kedua program itu harus dicampakkan: “Sudah saatnya Kongres memutuskan untuk membatalkan kedua program ini. Secure Flight dan Registered Traveler tidak akan membuat kita lebih aman, dan yang jelas, keduanya akan mengurangi kebebasan kita.”
Keprihatinan mengenai privasi penumpang menghambat pelaksanaan kedua program itu, tetapi para legislator dan industri penerbangan mengatakan, mereka melanjutkan upaya untuk mencari cara meningkatkan pengamanan, sementara tidak terlalu merepotkan para penumpang. (adaptasi: Djoko)