Setelah hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan berubah menjadi kebun sawit dan lahan pertanian, laju perusakan kini mengarah ke Indonesia bagian timur. Peneliti dari Yayasan Auriga Nusantara, Dedy P Sukmara memaparkan, secara nasional angka deforestasi Indonesia diklaim turun oleh pemerintah. Namun, jika ditilik lebih dalam, ada sejumlah provinsi yang justru mengalami peningkatan, khususnya Papua dan Papua Barat.
“Itu artinya, ada kemungkinan deforestasi turun karena di provinsi-provinsi yang sudah tidak kaya hutan itu, sudah tidak ada lagi hutan yang bisa dideforestasi. Bisa saja di provinsi-provinsi lain memang hutannya, berada di kawasan-kawasan konservasi, sisa hutan berada di kawasan-kawasan lindung, yang memang secara aturan tidak bisa dikonversi,” kata Dedy.
Dedy berbicara mewakili Koalisi Indonesia Memantau, yang terdiri dari 11 LSM yang konsen pada isu lingkungan dan masyarakat adat. Koalisi ini menggelar paparan hasil penelitiannya pada Rabu (10/2) secara daring.
Koalisi itu mencatat ada sepuluh provinsi kaya hutan di Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Maluku dan Maluku Utara. Dari 88 juta hektar hutan di Indonesia, 80 persen ada di sepuluh provinsi itu.
Papua dan Papua Barat saat ini patut memperoleh perhatian lebih, karena laju deforestasi yang tak terbendung. Kedua provinsi itu kehilangan 663.443 hektar hutan sepanjang 2001-2019. Rata-rata pertahun angkanya sekitar 34 ribu hektar yang musnah, dengan angka tertinggi pada 2015 mencapai 89 ribu hektar. Jika dikelompoknya, 29 persen dari luasan itu hilang pada 2001-2010, sedangkan 71 persen sisanya pada 2011-2019.
Indonesia dinilai berhasil menekan angka deforestasi, dari hampir 1 juta hektar pertahun pada 2012 dan 2016, menjadi sekitar 400 ribu hektar pertahun pada 2017-2019. Namun menurut Dedy, angka dalam skala nasional itu tidak bermakna banyak, jika persentase terbesar hanya terjadi di satu atau dua wilayah saja.
“Tren yang melonjak saat ini, memang kita perhatikan ada di wilayah timur, seperti Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Konsentrasi untuk upaya mempertahankan hutan itu memang sekarang harus lebih banyak ke wilayah timur,” tambah Dedy.
Terkait Peralihan Kepemimpinan
Mufthi Fathul Barri, peneliti dari Forest Watch Indonesia, juga memaparkan bahwa deforestasi di Indonesia saat ini terjadi dan terus bergerak ke timur. FWI pernah melakukan penelitian serupa pada 2019, dan melihat tren yang sama.
“Apa yang ditemukan di dalam kajian kami di 2019, dengan kajian yang dilakukan oleh teman-teman koalisi tahun ini, memiliki kesamaan. Artinya, menunjukkan deforestasi secara nasional itu memang menunjukkan penurunan di angka tahunannya, tetapi meningkat di wilayah-wilayah yang masih memiliki hutan alam terutama di Papua,” ujar Mufthi.
Data yang dihimpun FWI, menurut Mufthi adalah data resmi dari pemerintah. Ketika melakukan pendalaman, dia menemukan kecenderungan yang sama, ketika muncul periode dimana laju deforestasi meningkat tajam. Ada kaitan kondisi politik dengan hilangnya hutan itu.
Meningginya laju deforestasi, kata Mufthi, selalu terjadi di masa-masa transisi pergantian rezim pemerintahan. Periode 1998 misalnya, terjadi kenaikan drasti tiga bulan sebelum Soeharto jatuh. Pergantian presiden terjadi di bulan Juni 1998, tetapi 3 bulan sebelumnya ada lonjakan pelepasan kawasan hutan seluas 275 ribu hektar di Indonesia.
Periode transisi 2004 menjadi satu-satunya yang tidak diwarnai aksi menghabisi hutan dalam skala besar.
“Di bulan Juli 2014, ada pemilihan presiden, sementara di Oktober 2014 ada pergantian presiden. Tetapi di September 2014, ada sekitar 291 ribu hektar kawasan hutan yang dilepaskan. Artinya, kawasan hutan itu dilepaskan, dua bulan sebelum presiden berganti. Ini yang menjadi tanda tanya. Kita serahkan ke publik untuk menilai, bagaimana ini bisa terjadi,” lanjut Mufthi.
Berdampak ke Masyarakat Adat
Nikolas Jemris dari Gerakan Masyarakat Papua Lestari (Gemapala) menyebut, deforestasi di Papua berdampak buruk bagi masyarakat adat. Hutan sagu yang menjadi salah satu sasaran, menjadikan masyarakat adat kehilangan sumber pangan di hutan.
“Padahal sagu itu makanan pokok masyarakat kita, itu lah lumbung pangan mereka, dan itu sangat besar sekali penebangannya. Sampai-sampai waktu kami ke Sorong, masyarakat setempat sampaikan bahwa kalau burung terbang itu bisa-bisa dia jatuh, tidak kuat, karena tidak ada lagi pohon yang berdiri, saking luasnya,” kata Nikolas.
Banyak juga perusahaan sawit yang tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan kebun sawit yang tidak produktif. Di sisi lain, lingkungan turut rusak. Sungai yang dulu berair deras, kata Nikolas, kini kering ketika kemarau dan terjadi banjir saat hujan. Air minum untuk masyarakat juga berwarna coklat tua dan tidak layak dikonsumsi.
Abaikan Pemberi Izin
Menanggapi laporan Koalisi Indonesia Memantau, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nunu Anugrah menyampaikan tanggapan resmi pada Kamis (11/2). Dia menyebut, laporan yang diterbitkan 11 LSM mengenai deforestasi di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut menutupi fakta soal lokasi deforestasi dan perizinannya.
“Pada halaman 14, laporan tersebut menuding bahwa deforestasi tertinggi terjadi pada periode Menteri LHK Siti Nurbaya seluas 298.687 hektar, namun laporan tersebut menutupi fakta mengenai siapa yang memberikan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sehingga telah terjadi deforestasi pada areal seluas itu,” ujar Nunu.
Nunu juga menilai, laporan koalisi tersebut menyembunyikan fakta untuk mencapai kesimpulan bahwa seolah-olah deforestasi tertinggi di Papua berasal dari perizinan di periode Menteri Siti Nurbaya. KLHK juga melihat, laporan tersebut dikesankan sebagai laporan soal asal usul deforestasi secara legalitas, namun menutupi fakta mengenai kapan dan siapa yang memberikan perizinan pada areal di mana deforestasi terjadi.
“KLHK juga menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk pembangunan perkebunan sawit, dimulai dari adanya surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh para bupati atau walikota dan kedua gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat,” tambah Nunu.
KLHK menyatakan laporan 11 LSM tersebut sangat prematur, dan berjanji akan menerbitkan laporan sebaran areal deforestasi berdasarkan kapan perizinan itu diterbitkan, terutama di Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat.
“Perlu ditegaskan bahwa hampir semua deforestasi di Papua dan Papua Barat adalah bersumber dari perizinan sebelum pemerintahan Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya,” pungkas Nunu. [ns/ab]
