Departemen Luar Negeri A.S. menjadikan kemajuan kebebasan beragama sebagai prioritas kebijakan luar negeri, dengan para penyintas penganiayaan agama yang mewakili Korea Utara, Rohingya, Uighur, dan Yazidi diundang untuk menekankan urgensi masalah tersebut pada sebuah konferensi di Washington