Tautan-tautan Akses

Wapres JK: Faktor Politis dan Ekonomi Picu Gerakan ISIS


Wapres JK membuka konferensi internasional tentang terorisme dan ISIS Senin (23/3) siang di Jakarta (foto: dok).

Wapres JK membuka konferensi internasional tentang terorisme dan ISIS Senin (23/3) siang di Jakarta (foto: dok).

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka konferensi internasional tentang terorisme dan ISIS yang diadakan hari Senin (23/3) siang di Jakarta.

Tumbuhnya gerakan ISIS di Suriah dan Irak tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ideologis, namun juga dipicu oleh faktor politis dan ekonomi.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka konferensi internasional tentang terorisme dan ISIS yang diselenggarakan oleh Hendropriyono Strategic Consultant, Senin (23/3) siang di Jakarta.

Jusuf Kalla mengatakan, “Masalah ISIS itu bukan hanya masalah ideologis, memang awalnya ideologis tapi (kemudian) disebabkan oleh kemelut politik dan melemahnya pemerintahan, dan kemudian juga masalah ekonomi..”

Kalla juga mengatakan, apabila kondisi politik stabil maka gerakan terorisme seperti ISIS tidak akan tumbuh subur di negara itu.

Konferensi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh dari dalam dan luar negeri ini membahas tentang bahaya gerakan terorisme dan ISIS. Konferensi ini juga menilai bahwa, terorisme dan ISIS merupakan ancaman bagi masyarakat global.

Menurut penelitian Profesor Rohan Gunaratna dari Nanyang University, di Asia tenggara setidaknya terdapat 26 organisasi massa islam yang menyatakan dukungannya terhadap gerakan ISIS, 18 di antaranya merupakan ormas islam dari Indonesia.

Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin yang ditemui di sela-sela acara konferensi menyatakan, gerakan ISIS dan terorisme merupakan ancaman serius bagi umat manusia. Aksi kekerasan yang dilakukan ISIS tidak mencerminkan ajaran Islam.

“Ya memang ISIS dan terorisme merupakan ancaman, tidak hanya bagi umat Islam tapi juga terhadap umat manusia, (bahkan) terhadap peradaban secara keseluruhan. (Ini) karena apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh membahayakan peradaban dan juga sekaligus merusak islam,” tegas Din Syamsudin.

Untuk itu Din mengajak masyarakat muslim di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU dan MUI, untuk duduk bersama membahas langkah-langkah strategi yang komprehensif untuk mengatasi gerakan ISIS di Indonesia.

Di sisi penegakan hukum Indonesia, pemerintah diminta untuk lebih tegas menindak siapapun yang terindikasi mendukung atau bergabung dengan gerakan ISIS.

Sementara, Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjiatno mengatakan, “Produk hukumnya itu sebenarnya ada.. KUHP ada dan UU lain juga ada tapi ini belum menyatu dalam satu aturan tentang terorisme ini. Sementara ini kita akan menggunakan Perppu untuk (menjerat pelaku terorisme).. segera dalam waktu singkat tapi nanti akan dibahas lagi dalam bentuk undang-undang.”

Dalam konferensi ini disepakati bahwa terorisme dan ISIS merupakan ancaman yang serius bagi umat manusia, untuk itu diperlukan upaya-upaya komprehensif yang melibatkan semua pihak, tak hanya dengan pendekatan militeristik namun juga menggunakan pendekatan sosial untuk meredam gerakan terorisme dan ISIS.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG