Tautan-tautan Akses

Politik Islam Dinilai Kuasai Banyak Negara

  • Fathiyah Wardah

Vedi R. Hadiz, pakar Studi Asia di Asian Institute, Universitas Merlbourne, Australia, meluncurkan buku tentang politik Islam dalam buku terbarunya “Islamic Populism in Indonesia and Middle East di Universitas Indonesia (24/8). (VOA/Fathiyah Wardah)

Vedi R. Hadiz, pakar Studi Asia di Asian Institute, Universitas Merlbourne, Australia, meluncurkan buku tentang politik Islam dalam buku terbarunya “Islamic Populism in Indonesia and Middle East di Universitas Indonesia (24/8). (VOA/Fathiyah Wardah)

Vedi R. Hadiz, pakar Studi Asia dari Universitas Melbourne, Australia, menawarkan konsep baru tentang politik Islam dalam buku terbarunya “Islamic Populism in Indonesia and Middle East”.

“Populisme Islam” atau aliansi multi-kelas yang menggunakan simbol, bahasa dan sistem makna yang berhubungan dengan Islam, sehingga seolah-olah menghilangkan kepentingan berbeda, kini banyak dijalankan pemerintahan di banyak negara.

Demikian pernyataan Prof. Vedi Hadiz dalam diskusi di kampus Universitas Indonesia. Ia membandingkan Indonesia dengan Mesir dan Turki, sebagai negara yang sama-sama memiliki penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, dan kaitannya dengan “populisme Islam”.

Dalam buku terbarunya “Islamic Populism in Indonesia and Middle East” (Populisme Islamis di Indonesia dan Timur Tengah), Vedi mencontohkan Turki, yang semula ditindas pemerintah sekuler kapitalis Kemalis, namun kini justru menguasai negara.

Rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak secara terbuka menyatakan sebagai negara Islam, dan menyepakati konsep demokrasi dan kapitalisme neoliberal. Sementara di Mesir, ada kelompok Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Muslim yang menguasai masyarakat sipil tetapi gagal ketika menguasai pemerintahan. Yang menarik justru di Indonesia, di mana Islam tidak pernah benar-benar menguasai masyarakat sipil atau negara.

"Kalau pun ada itu adalah kroninya Soeharto. Tapi yang bisa mengklaim sebagai representasi dari kepentingan suatu aliansi sosial yang menyatukan multi kelas dalam simbolisme Islam nggak ada. Itu menjadi salah satu sebab ketidakmampuan populisme Islam di Indonesia terbentuk untuk menjadi populer dan untuk mencapai tingkat seperti dicapai di mesir apalagi di Turki," ujarnya.

Syahrul Hidayat, pengajar di Departemen Politik Universitas Indonesia, mengatakan “populisme Islam” adalah soal bagaimana kelas menengah mampu merekatkan kelas bawah untuk menjadi pendukung mereka dan kemudian menjadi kekuatan.

Syahrul menambahkan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) berkuasa di Turki sejak 2002 berhasil menggalang kekuatan hingga tingkat terbawah dalam masyarakat Turki.

"Kalau kita duduk diskusi dengan orang-orang AKP, itu macam-macam orangnya. Ada yang sekuler, sosialis, atheis, dan ada yang religius. Yang dibicarakan adalah Erdogan. Yang membuat mereka duduk bersama adalah Erdogan. Itu yang merekatkan kami semua," ujarnya.

Sementara Arya Sandiyudha, doktor ilmu oolitik dan hubungan internasional lulusan dari Universitas Fatih, Istanbul, Turki mengatakan “populisme Islam” adalah gerakan atau entitas Islam yang berusaha mengintegrasikan diri pada sistem ekonomi kapitalis global dan secara politik mengintegrasikan diri ke dalam sistem politik liberal.

"Sejauh mana populisme Islam sukses menjalani perannya sejauh mana dia mampu mengintegrasikan diri ke sistem ekonomi kapitalisme global dan nilai-nilai demokrasi liberal," ujarnya.

Pertanyaan yang masih belum terjawab dalam diskusi ini adalah jika memang “populisme Islam” bisa menjadi kekuatan dalam pemerintahan, berapa lama aliansi ini bisa bertahan. Karena belajar dari kasus Turki dan Mesir, tampaknya “populisme Islam” tidak bertahan lama.

XS
SM
MD
LG