Thailand telah memperluas wewenang militer sehingga mencakup pengawasan tindak kejahatan. Kewenangan yang ditingkatkan itu muncul sementara pemerintah meluncurkan kampanye melawan jaringan kejahatan terorganisir lokal dan unsur-unsur kriminal di seluruh negara itu.
Tapi aktivis hak asasi manusia telah menyatakan keprihatinan akan potensi penyalahgunaan undang-undang itu untuk menyasar pengecam pemerintah.
Perintah baru, yang dikeluarkan pekan ini, memungkinkan personil militer bertindak sebagai polisi untuk melakukan penggeledahan, menyita aset, menangguhkan transaksi keuangan dan mencegah tersangka bepergian ke luar negeri.
Lebih dari 20 kegiatan kriminal telah dibongkar berkat perintah itu, termasuk perdagangan manusia, penipuan, pencemaran nama baik, perjudian, imigrasi, prostitusi, bea cukai, pinjaman lintah darat dan pelanggaran kepemilikan senjata api.
Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan membela wewenang khusus itu dengan mengatakan pemerintah perlu personil militer untuk mengisi kekurangan di kepolisian.
Beberapa sumber pemerintah yang berbicara kepada VOA tanpa menyebut nama mengatakan orang-orang berpengaruh sering diperingatkan oleh polisi setempat sebelum petugas penyelidikan melakukan penahanan. Mereka menunjukkan hubungan antara tokoh lokal yang berpengaruh dan tokoh kriminal, polisi setempat dan politisi nasional.
Prawit mengatakan orang-orang berpengaruh yang menjadi sasaran pemerintah dalam tindakan keras itu termasuk "ratusan pejabat kepolisian dan militer."
Panitan Wattanayagorn, seorang penasihat wakil perdana menteri, mengatakan perdana menteri menyerukan untuk berhati-hati dalam melaksanakan perintah itu. [a/lt]
