Peran media sosial dalam pengembangan demokrasi di berbagai negara di dunia kini semakin mendapatkan pengakuan. Para pemimpin negara di kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam Bali Democracy Forum (BDF) juga mengakui bahwa media sosial telah menjadi pelopor dalam pergerakan demokrasi di suatu negara.
Dalam chair statement atau pernyataan para ketua BDF juga tertuang upaya untuk lebih mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam upaya memajukan demokrasi di masing-masing negara.
Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri A.M. Fachir pada keteranganya usai penutupan BDF IV di Nusa Dua Bali pada Jumat sore mengungkapkan media sosial kini dinilai telah menjadi pemicu meningkatnya peran masyarakat dalam demokrasi
"Bagaimana pengaruh social media dalam ikut mendorong peran masyarakat dalam memajukkan nilai-nilai demokrasi, bahwa itu adalah kenyataan, justru adanya pengakuan, penegasan bahwa informasi teknologi itu menggaris bawahi peningkatan partisipasi rakyat,” papar A.M. Fachir.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para pemimpin politik di Indonesia agar selalu mendengarkan suara masyarakat yang disuarakan melalui media sosial. Sebab media sosial selama ini telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasinya sebagai bentuk implementasi demokrasi di Indonesia.
Presiden Yudhoyono menyatakan, "Baik bagi semua pemegang kebijakan, semua pemimpin politik , itu membaca apa yang menjadi aspirasi masyarakat, maksud saya bisa yang melalui media massa, koran, majalah, televisi, radio, maupun yang melalui social media, maupun percakapan di warung kopi, yang tidak semuanya masuk dalam formal dalam konvensional media.”
Sedangkan Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy Ketut Putra Erawan menilai media selama ini justru terperangkap dalam persaingan antar media menyebabkan media justru menyajikan kekerasan pada masyarakat.
“Media itu harus memberi dasar pada masyarakat untuk menilai mana yang benar atai tidak, misalnya munculnya kekerasan-kekerasan politik yang selalu ada di TV dan segala macam, menurut saya itu di kurangi, karena itu tidak mendidik, karena itu ngasi tahu masyarakat boleh pakai itu, media hanya terperangkap pada persaingan antar mereka untuk menunjukkan bahwa mereka yang paling peduli pada persoalan ini,” ujar Putra Erawan.
Erawan menambahkan persoalan lanjutan dari media saat ini adalah masalah independensi. Kini sering dengan alasan oplah dan rating menyebabkan media lupa akan independensinya.
