Tautan-tautan Akses

Pengamat: Implementasi Demokrasi Indonesia Baru pada Tingkat Prosedural

  • Muliarta

Acara Lokakarya Bali Demokrasi Forum IV di Nusa Dua Bali pada Rabu siang (7/12) yang bertema: "Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Partisipasi Demokrasi".

Acara Lokakarya Bali Demokrasi Forum IV di Nusa Dua Bali pada Rabu siang (7/12) yang bertema: "Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Partisipasi Demokrasi".

Walaupun disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, namun implementasi demokrasi di Indonesia dinilai masih pada tingkat prosedural, sehingga belum memenuhi keinginan dari masyarakatnya.

Implementasi demokrasi di Indonesia dinilai baru pada tingkat prosedural. Demikian penilaian Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy atau Lembaga Perdamaian dan Demokrasi Dr I Ketut Putra Erawan disela-sela Lokakarya Bali Demokrasi Forum IV di Nusa Dua Bali pada Rabu siang.

Putra Erawan mengungkapkan bukti bahwa implementasi demokrasi di Indonesia baru pada tahap prosedural dapat dilihat dari tersediannya berbagai institusi demokrasi seperti partai, parlemen, eksekutif yang berfungsi sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Namun sangat disayangkan institusi yang ada belum mampu memenuhi keinginan dari rakyat seperti pemenuhan tingkat kesejahtraan, perlindungan terhadap hak minoritas dan terciptanya keadilan. Menurut Putra Erawan yang terjadi saat ini adalah para tokoh politik yang terpilih melalui proses demokrasi justru terperangkap dalam perangkap politik

Putra Erawan mengatakan, “Semacam jebakan politik yang membuat mereka yang menganggap bahwa politisi itu mengabdi pada konstituen, dan konsep konstituen sangat disempitkan pada orang yang memberi dia suara. Demokrasi yang ada sekarang baru berhenti pada melahirkan institusi demokrasi.”

Pengamat menilai, demokrasi di Indonesia baru pada taraf melahirkan institusi demokrasi, namun belum menjadi cerminan aspirasi konstituen (foto: dok).

Pengamat menilai, demokrasi di Indonesia baru pada taraf melahirkan institusi demokrasi, namun belum menjadi cerminan aspirasi konstituen (foto: dok).

Erawan menyebutkan harus ada perbaikan proses perekrutan terhadap elit politik di Indonesia, jika ingin ada kemajuan yang lebih baik bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Apalagi dengan mahalnya proses politik menyebabkan tokoh atau elit yang ingin mengabdi pada negara tidak mampu ikut bersaing

“Dengan mahalnya proses politik, semua itu pakai uang sangat besar. Itu membuat sempit sekali orang yang mau mengabdi pada bangsa dan negara itu tetapi tidak punya uang, (sehingga) tidak bisa masuk politik,” tambah Putra Erawan.

Sedangkan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar menyatakan masyarakat pada dasarnya dapat memanfaatkan media sosial dalam membantu pemerintah membangun demokrasi yang lebih baik.

Dewi berpandangan, “Social media itu juga untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi berbagai macam kekuatan, bukan hanya kekuatan negara tetapi juga kekuatan bisnis, sebab kalau negara masih akuntabel, dia dipilih dan diganti secara berkala tetapi bisnis siap yang mengontrol.”

Dewi Fortuna Anwar menambahkan berkembangnya demokrasi di berbagai negara selama ini tidak luput dari peran media sosial yang dinilai cukup besar berkontribusi dalam proses demokrasi.

XS
SM
MD
LG