Pemerintahan Obama mengumumkan regulasi ini, Kamis (5/5) sebagai tanggapan terhadap kebocoran Panama Papers, jutaan dokumen yang memperinci penghindaran pajak lewat rekening rahasia di luar negarei.
Berbicara kepada reporter di Gedung Putih, Jumat (6/5), Obama mengatakan, proposalnya itu akan “memastikan agar keluarga dan bisnis kecil Amerika, yang tidak mampu membayar pengacara dan akuntan yang mahal, diperlakukan sama seperti bisnis besar.”
Peraturan ini mewajibkan perusahaan melaporkan pemilik mereka kepada Kantor Pajak atau IRS, serta memungkinkan instansi penegak hukum mengakses informasi itu. Peraturan kedua akan menutup sebuah peluang yang memungkinkan jenis perusahaan asing tertentu menghindari pelaporan kepada IRS.
Kata Obama, misi ini tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan dari Kongres, yang katanya, seharusnya menyepakati sebuah produk legislatif yang mewajibkan transparansi lebih besar.
“Hanya Kongres yang mampu sepenuhnya menutup peluang-peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang kaya dan bisnis yang kuat, acapkali dengan mengorbankan keluarga kelas menengah. Kalau mereka lolos dari kewajiban membayar andil pajak mereka, hal itu berarti kita-kita yang lainnya harus memikul beban itu.”
Pemerintahan Obama juga ingin Senat Amerika meratifikasi delapan persetujuan pajak yang selama ini terkatung-katung proses legislatifnya.
Proposal pemerintahan Obama ini datang menyusul pemberitaan bahwa Amerika jadi tempat berlindung untuk penghindar pajak, menyaingi Swiss dan pulau Cayman. [jm]
