Human Rights Working Group (HRWG) akan melaporkan peristiwa penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura ke sidang Dewan HAM PBB.
Pengungsi dari kelompok Syiah di Sampang menuntuk penegakan hukum dan keadilan serta menolak rencana relokasi.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru pasca lebaran tahun ini menurun hingga 6.000 jiwa.
Pasal-pasal terkait pidana atas penodaan agama dinilai multitafsir dan rentan menjerat kelompok minoritas.
Komnas HAM menduga ada pelanggaran HAM yang dilakukan polisi dalam kasus penembakan warga di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Budaya dan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan menyebabkan anak-anak mengalami kekerasan fisik dan psikis.
KPK menjerat dua jenderal polisi dalam kasus korupsi pengadaan alat simulator untuk surat ijin mengemudi dengan nilai proyek Rp 198 miliar.
Tindak kekerasan pada suku Muslim Rohingya dikhawatirkan akan berdampak pada konflik antara pemeluk agama Buddha dan Islam di Indonesia.
Polisi dianggap mengabaikan instruksi Presiden untuk menyelesaikan konflik lahan dengan pendekatan hukum dan sosial budaya serta tanpa kekerasan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan keputusan tentang pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa.
MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk berperan aktif menyelesaikan kekerasan yang dilakukan kepada suku Rohingya di Burma.
Mantan deputi gubernur senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom didakwa menyuap Rp 24 miliar kepada sejumlah anggota DPR.
Komnas HAM menyatakan penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga anggota atau simpatisan PKI merupakan pelanggaran HAM berat.
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyatakan penularan HIV melalui transmisi seksual di Indonesia saat ini terus meningkat.
Lembaga Advokasi Satwa mengatakan perdagangan satwa melalui Internet serta komunitas-komunitas yang mengklaim pencinta satwa marak.
Pemerintah didesak untuk segera meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional untuk mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan.
Surat Keputusan Bersama tiga Menteri tentang Ahmadiyah dianggap menjadi legitimasi kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah.
Dosen Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Dr. Dhiyauddin Quswandi menyatakan ulama dalam dakwahnya harus menghargai keberagaman agama, budaya dan etnis yang ada di Indonesia.
Meski 50 persen dari garis pantai Nusantara rawan bencana, namun peralatan deteksi bencana di Indonesia sangat tidak memadai.
Para buruh menuntut adanya moratorium penggunaan pekerja alih daya (outsourcing) melalui pencabutan seluruh ijin penyelenggara praktik tersebut.
Tunjukkan lebih banyak
