Maraknya aksi unjuk rasa yang meminta pemerintah menuruti tuntutan massa dan mengancam akan terus melakukan desakan telah memunculkan dugaan adanya makar atau upaya perebutan kekuasaan. Bahkan Polisi sempat menangkap sejumlah aktivis sebelum aksi yang digelar pada 2 Desember 2016, karena diduga merencanakan makar.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Budi Luhur Jakarta, Tjipta Lesmana mengatakan, upaya makar pada era reformasi saat ini masih sangat mungkin terjadi, yang dilakukan oleh kelompok yang tidak menyukai pemerintah. Hal ini terkait penangkapan beberapa aktivis yang diduga merencanakan atau akan melakukan makar, dengan memanfaatkan isu-isu yang menjadi kelemahan pemerintah, seperti ekonomi, sosial, maupun sentimen keagamaan.
“Terutama soal kemiskinan, terutama daya beli, itu penting sekali.Sepanjang rakyat cukup perutnya, cukup kenyang, itu jarang tergoda. Tapi kalau rakyat makin susah kehidupannya, kemiskinan semakin besar, itulah bibit subur untuk bangkitnya gerakan makar,” kata Prof. Dr. Tjipta Lesmana, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bambang Suprijadi mengungkapkan, sejak Indonesia merdeka telah terjadi 46 kali percobaan makar, meski semuanya gagal. Hal ini menjadi bukti makar masih sangat relevan terjadi pada era reformasi.
“Makar itu muncul kalau pemerintah itu lengah. Pemerintah itu ada kelemahan-kelemahan yang bisa dibaca. Setiap ada kelemahan yang bisa dibaca muncul makar, kalau tidak ya tidak. Dan Indonesia itu sudah terkenal. Tadi saya katakan sampai 46 kali sejak Indonesia merdeka upaya-upaya makar itu, yang besar dan yang kecil,” kata Dr. Bambang Suprijadi,.
Bambang Suprijadi menambahkan, rencana makar atau upaya perebutan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik, sehingga upaya makar selalu dipengaruhi oleh situasi politik.
“Makar itu banyak tunggangan politiknya. Jadi kalau politik itu memberikan peluang bagi dia untuk bisa berbuat makar, maka dia akan muncul sebagai upaya-upaya makar. Tapi kalau situasi politik tidak menginginkan, dia akan tidak muncul. Tapi kalau nanti suatu saat panas lagi, bisa ditunggangi, ada makar lagi,” lanjutnya.
Your browser doesn’t support HTML5
Rencana Makar pada Era Reformasi Masih Sangat Relevan di Indonesia
Tjipta Lesmana mengatakan, berbagai isu yang dihembuskan sebagai kelemahan pemerintah, selama ini sering digunakan untuk menggerakkan upaya makar di masyarakat. Namun Tjipta menegaskan, upaya makar adalah salah satu upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang melanggar konstitusi negara.
“Ada kelemahan-kelemahan dalam pemerintahan sekarang. Nah kelompok ini ingin mengekploitir kelemahan-kelemahan itu. Saya berpendapat, kelemahan-kelemahan pemerintahan Jokowi ini ya bisa dimaklumi, baru dua tahun lebih sedikit. Saya berpendapat, jangan dijatuhkan secara inskonstitusional. Kalau menjatuhkan secara konstitusional boleh, silahkan saja,” imbuh Prof. Dr. Tjipta Lesmana. [pr/lt]