Pertama Kali, Indonesia Jabat Presidensi G20 Mulai 1 Desember

Setelah menerima tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober mendatang di Roma, Italia, Indonesia secara resmi akan memegang Presidensi G20. Masa presidensi ini akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

“Saat ini adalah giliran kelompok pemerintahan di Asia, di mana Presidensi G20 di tahun 2022 merupakan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah dari Presidensi G20 dan baru empat negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20,” ungkap Airlangga dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (14/9).

Airlangga menjelaskan, tema utama dalam pertemuan G20 kali ini adalah “Recovery Together and Recovery Stronger,” yang artinya pulih dan tangguh bersama. Dalam mendukung tema utama tersebut, ujarnya terdapat lima pilar prioritas yakni peningkatan produktivitas untuk pemulihan, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.

Dalam forum ekonomi global tersebut, kata Airlangga rencananya akan ada 150 rangkaian pertemuan dalam kurun waktu satu tahun, diantaranya KTT yang akan dihadiri oleh seluruh Kepala Negara dan Kepala Pemerintah, pertemuan tingkat menteri, serta side event seperti working groups. Jumlah delegasi dari pertemuan-pertemuan tersebut diperkirakan mencapai 500 hingga 5.800 sepanjang tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto: Pemerintah Siap Selenggarakan Presidensi G20. (Foto: Twitter/@setkabgoid)

“Sesuai arahan Presiden Jokowi pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian COVID-19 dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter yang ada. Oleh karena itu, Indonesia memastikan bahwa pertemuan side events di bawah Presidensi Indonesia akan mengikuti parameter kesehatan, menerapkan prokes, dan melakukan level assessment terhadap pandemi sesuai dengan standar WHO, dan tentu terkait dengan persyaratan vaksinasi ditentukan dan dilaksanakan diberbagai daerah yang ketersediaan RS klasifikasi A,” jelasnya.

Lebih jauh ia mengatakan setidaknya ada tiga manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial maupun politik dari ajang G20 ini. Manfaat langsung pada sektor eknomi misalnya adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,7 triliun, kemudian penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp7,47 triliun dan penyerapan tenaga kerja hingga 33 ribu di berbagai sektor. Selain itu, ajang bergengsi ini katanya juga bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural diantaranya dengan adanya UU Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang juga diyakini akan mendorong kepercayaan dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi serta mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan.

“Amanah sebagai Presidensi G20 Indonesia tentu akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang, dan membuat G20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, termasuk antara lain isu-isu informasi digital dan ekonomi inklusif,” jelasnya.

Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang dan Kelompok Rentan

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 kali ini tidak hanya akan memperhatikan kepentingan negara anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.

“Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang, di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan seperti perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen,” ujar Retno.

Sebagai tuan rumah, Indonesia katanya juga tidak hanya akan menyoroti isu kesehatan dan pandemi. Namun, pembangunan berkelanjutan serta perhatian yang besar juga akan diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta ekonomi digital yang sukses menjadi penggerak ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

“Kita juga ingin mendorong pengakuan atas peran penting dan pemberdayaan tenaga kerja difabilitas dalam dunia kerja. Lalu ada juga forum bisnis dan kemitraan di sektor susitanable infrastructure, dan investasi kesehatan,” tuturnya.

Tujuh Isu Utama Finance Track

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada tujuh isu utama dalam jalur keuangan atau finance track yang akan dibahas dalam pertemuan G20 kali ini. Isu pertama dan yang paling penting adalah berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global dengan membahas kapan waktu yang tepat dari negara-negara terutama anggota G20 yang telah melakukan kebijakan luar biasa di bidang fiskal dan moneter untuk menetapkan dimulainya exit policy. Hal ini diyakini akan mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan tidak berkelanjutan secara bertahap dan terkoordinasi sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara bisa terus berlangsung.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. (Twitter/@setkabgoid)

"Ini bukan masalah mudah, karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kebijakan fiskal seperti di Indonesia yang extra ordinary di mana kita membolehkan adanya defisit di atas tiga persen tidak berjalan selamanya. Dan semua negara juga menghadapi situasi yang sama di kebijakan fiskalnya. Bagaimana desain dan kapan kita akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit di mana setiap negara memiliki pemulihan ekonomi yang berbeda-beda baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi terjadi di semua region atau semua negara,” ungkap Sri Mulyani.

Isu kedua bagaimana semua negara melihat dampak COVID-19, serta mengenai produktivitas dan pemulihan ekonomi. Ketiga adalah topik yang berhubungan dengan central bank digital currency dan keempat mengenai suistanable finance yang nantinya akan terkait dengan green finance facility, termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan tranformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Isu kelima yang akan dibahas nanti adalah mengenai cross border payment. Topik keenam adalah finance inclusion yang di dalamnya akan membahas pengembangan kredit usaha kecil untuk UMKM, dan digitalisasi usaha kecil menengah.

“Kita juga akan membahas kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxcation principal. Di sini akan dibahas berbagai pembahasan mengenai tax insentif, tax and digitalization, praktek-praktek penghindaran pajak , dan tax transparency juga tax development serta tax certainty. Reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama, karena memang ini merupakan salah satu menu priorotas yang penting bagi Indonesia yang sekarang sedang melakukan reformasi perpajakan,” jelasnya.

Citra Indonesia di Mata Dunia

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Indonesia dikenal selalu sukses dalam menyelenggarakan acara yang bertaraf internasional baik secara fisik maupun substansinya.

Menko Polhukam Mahfud MD. (Twitter/setkabgoid))

Maka dari itu, jabatan Presidensi Indonesia dalam ajang G20 ini nantinya akan menentukan kembali citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Maka dari itu, ujarnya semua pihak harus menjaga dengan seksama reputasi Indonesia yang sudah dibangun sejak lama ini.

“Untuk itu, TNI/Polri sudah kami siapkan untuk mengamankan pelaksanaan Presiden G20 tahun 2022 serta sudah bertekad untuk tidak memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apapun yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan masyarakat Indonesia juga ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan penyelenggaraan G20 tahun 2022, sehingga para tamu negara dan seluruh delegasi dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman,” ungkap Mahfud. [gi/em]