Setelah pertikaian selama berminggu-minggu pasca-pilpres, Italia tampaknya bersiap-siap dengan sebuah pemerintahan populis generasi baru di tengah kekhawatiran negara itu akan bangkrut dan bertikai dengan Brussels karena melanggar aturan anggaran belanja Uni Eropa.
Migran di Italia juga khawatir, partai-partai populis yang bersaing Movimento Cinque Stelle (M5S) dan Liga Utara membentuk pemerintahan koalisi. Di bawah rencana yang sedang dipertimbangkan oleh partai-partai tersebut, ribuan migran ilegal dari sub-Sahara Afrika dan Timur Tengah akan menghadapi penangkapan dan pengusiran.
Hari Minggu, pemimpin Liga Utara, Matteo Salvini, memasang pesan tweet bahwa warga Gipsi "tidak merasa senang kecuali kalau mereka mencuri." Salvini berkampanye selama pemilihan awal tahun ini dengan janji akan memulai repatriasi massal.
Pria berusia 45 tahun itu bisa menjadi menteri dalam negeri, yang akan membuatnya bertanggung jawab atas polisi nasional dan badan-badan keamanan. Ia mengatakan ingin memulai deportasi massal secepatnya dengan target awal 200.000 orang. Pihak berwenang Italia memperkirakan sekurangnya setengah juta migran tinggal secara ilegal di Italia.
Kedua partai hari Senin memaparkan kebijakan dan rekomendasi mereka untuk jabatan perdana menteri kepada presiden negara itu, Sergio Mattarella, yang akan menentukan pencalonan perdana menteri. Hari Sabtu, Mattarella mengingatkan partai-partai dalam sebuah pidato bahwa ia tidak berkewajiban untuk menerima rekomendasi mereka, dan tampak tidak nyaman dengan dua pilihan tersebut. [jm/my]