Menkopolhukam Luhut Panjaitan Siap Diperiksa MKD

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Jumat, 11 Desember 2015 memastikan siap dimintai keterangan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.(Foto: VOA/Andylala).

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan membantah anggapan bahwa ia ikut membantu memuluskan lobby PT Freeport untuk memperpanjang ijin usahanya di Indonesia, termasuk meminta sejumlah saham.

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan hari Jumat (11/12) mengatakan siap diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Kontroversi pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak karya Freeport terus bergulir.

Nama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan ikut disebut-sebut dalam pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terkait kemungkinan perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia.

Rekaman pembicaraan itu menjadi barang bukti utama tidak saja dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI tetapi juga penyelidikan oleh pihak kejaksaan agung. Ditemui VOA di kantor Menkopolhukam Jumat sore (11/12), Luhut Panjaitan dengan tegas menyatakan siap diperiksa.

"Kok siap? Saya minta dipanggil kok. Saya selalu siap. Jangan tantang saya, saya tentara. Sepanjang saya ga salah, saya akan hadapi dia. Jiwa tentara saya keluar. Saya nda tau mau diundang pada Senin ke MKD. Ya (harus sidang) terbuka lah.. saya minta terbuka tidak ada yang ditutupi," kata Menkopolhukam.

Lebih jauh Luhut Panjaitan membantah anggapan bahwa ia ikut membantu memuluskan lobby PT Freeport untuk memperpanjang ijin usahanya di Indonesia, termasuk meminta sejumlah saham.

"Tidak pernah sekalipun berpendapat dan berpikir untuk merekomendasikan perpanjangan ijin Freeport sebelum 2019. Saya selalu berpegang teguh kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku," lanjutnya.

Meski demikian, Luhut mengaku berkawan baik dengan Riza Chalid dan Setya Novanto.

"Ya saya bertemu Riza. Itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan. Dan saya tidak tahu ada yang demikian dan saya berpikir saya punya hak untuk berteman dengan siapa saja. Dan saya juga berteman dengan saudara Novanto," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Luhut mengatakan sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kasus pencatutan nama dirinya ini kepada aparat penegak hukum. Namun ia belum merinci siapa individu yang akan dilaporkannya.

"Saya akan pertimbangkan. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang repot, saya juga bisa bikin dia repot. Ingat ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi tadi pertanyaan anda ‘kenapa anda tidak bereaksi’.. Saya terus terang masih melihat batas gerak majunya sampai dimana. Tapi kalau semakin keterlaluan saya mau tau dia sampai di mana," lanjutnya.

MKD akan memeriksa Luhut Binsar Panjaitan dan pengusaha Riza Chalid hari Senin (14/12). Anggota MKD dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan undangan sudah disampaikan kepada kedua pihak. Sejauh ini baru Luhut Panjaitan yang memastikan akan hadir, sementara Riza Chalid dikabarkan sedang berada di luar negeri.

“Rapat MKD memutuskan mengundang pak Menkopolhukam Pak Luhut Binsar Panjaitan pada Senin pada jam 13.00 WIB. Serta melayangkan pemanggilan kedua pada Riza Chalid,” jelas Sufmi.

Riza Chalid juga tidak hadir dalam pemeriksaan pekan lalu dengan alasan yang sama. Namun dalam pesan di akun Twitternya, Riza Chalid menyatakan kekecewaannya karena MKD memutar secara lengkap rekaman pembicaraan antara dirinya, Ketua DPR Setya Novanto dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. “Sidang terbuka MKD. Sangat disesalkan, kenapa diputar rekaman lengkap. Sehingga saya tersudutkan, tersudutkan menjadi orang tidak baik di negeri ini,” tulis Riza pada 2 Desember.

Lebih jauh ia juga menulis, “Saya kecewa terhadap rakyat Indonesia. Menganggap saya salah seratus persen”. Tetapi pada 7 Desember Riza Chalid menulis “saya masih menunggu the right moment to tell the truth. Just wait”. [aw/em]