Jajaki Kerjasama, Presiden Kunjungi 3 Negara Timur Tengah

Pesawat kenegaraan bersiap mengantar Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Timur Tengah (11/9). (VOA/Andylala Waluyo)

Kunjungan ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Timur Tengah, termasuk untuk produk halal.

Presiden Joko Widodo hari Jumat (11/9) berangkat untuk memulai kunjungan kenegaraan ke tiga negara di Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar.

Dalam keterangannya di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan ini bertujuan mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, terutama di bidang kerjasama ekonomi, ketahanan energi, perlindungan warga negara Indonesia (WNI), dan kerjasama di bidang industri strategis.

"Dalam kunjungan di tiga negara tersebut, saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Salman bin Abdulazis di Jeddah, Arab Saudi. Lalu dengan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota UEA di Abu Dhabi; dan dengan Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir negara Qatar di Doha, Qatar," ujarnya.

"Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar RI di kawasan Timur Tengah. UEA merupakan tujuan utama ekspor Indonesia ke Timur Tengah. Sedangkan Qatar merupakan penyumbang investasi terbesar, termasuk investasi portofolio, dari negara Timur Tengah ke Indonesia secara kumulatif."

Presiden menambahkan, sebagai mitra kerjasama ekonomi yang penting di kawasan, kunjungan ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Timur Tengah, termasuk untuk produk halal.

Kunjungan ini, menurut Presiden, juga dimaksudkan untuk mendorong investor dari tiga negara tersebut agar melakukan investasi langsung di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur, maritim, dan energi.

Termasuk diantaranya mendorong kemitraan dan kerjasama di sektor industri strategis termasuk rencana pembelian beberapa produk alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.

Di bidang kerjasama ketahanan energi, tiga negara tersebut memproduksi 24 persen kebutuhan minyak dunia, memiliki 30 persen dari total cadangan minyak dunia dan 18 persen cadangan gas dunia. Oleh karenanya, kunjungan ini juga akan difokuskan untuk memperkuat kemitraan Indonesia dengan tiga negara di Timur Tengah tersebut di bidang energi, guna mendukung ketahanan energi Indonesia.

Menurut rencana, dalam kunjungan ini akan ditandatangani sejumlah kesepakatan, antara lain:

- Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, dan Khusus antara Indonesia dan Qatar;

- Perjanjian Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara Indonesia dan UEA; dan

- Deklarasi Kehendak Pembentukan Kerjasama Strategis antara Indonesia dan Gulf Cooperation Council.

Nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2014 mencapai US$ 8,6 miliar dengan nilai investasi di Indonesia mencapai US$ 29,3 juta di paruh pertama tahun 2015. Sedangkan nilai perdagangan Indonesia dengan UEA pada tahun 2014 mencapai $4,25 miliar dengan nilai investasi UEA di Indonesia mencapai $ 25,365 juta.

Nilai perdagangan Indonesia dan Qatar pada tahun 2014 tercatat sebesar $1,68 milyar dengan sejumlah investasi di Indonesia seperti kepemilikan saham pada Indosat dan QNB-Kesawan.

Perlindungan WNI

Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah WNI di tiga negara tersebut mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Sebagian besar merupakan tenaga kerja di sektor informal yang memberikan kontribusi besar, tidak saja kepada perekonomian ketiga negara tersebut, namun juga bagi Indonesia.

Presiden Jokowi menekankan, isu perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) juga akan mendapat fokus dalam kunjungan kenegaraan ini.

"Pemerintah Indonesia akan mendorong agar pemerintah di tiga negara Timur Tengah tersebut untuk terus memberikan perhatian dan perlindungan bagi WNI dan pekerja Indonesia di negara-negara tersebut," ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, perlindungan WNI yang bekerja di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah, menjadi perhatian dari Presiden Jokowi yang akan menjadi pokok bahasan bersama dengan para pemimpin negara Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar.

"Nah, sistem perlindungan nya itu yang harus kita minta komitmennya dari pemerintahan di sana. Untuk terus bisa ditingkatkan. Selama ini boleh dibilang kurang maksimal lah. Intinya adalah bagaimana perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan TKI kita itu bisa ditingkatkan."