Menteri Luar Negeri Yunani Nikolaos Dendias mengatakan pihaknya ingin melakukan dialog konstruktif dengan Turki berdasarkan hukum internasional, jika negara tetangganya itu menghentikan eskalasi provokasi yang belum pernah terjadi sebelumnya itu.
Yunani dan Turki yang sama-sama merupakan sekutu di Organisai Perjanjian Atlantik Utara NATO, tetapi merupakan musuh bersejarah, tetalh berselisih paham selama beberapa dekade karena berbagai masalah. Termasuk diantaranya soal landasan kontinen mereka dan pembagian penerbangan di Laut Aegea dan Siprus.
Dalam wawancara dengan surat kabar Proto Thema yang dipublikasikan hari Minggu (2/10), Dendias mengatakan “terserah Turki untuk memilih apakah akan melakukan dialog seperti itu atau tidak, tetapi yang terpenting harus melakukan deeskalasi.”
Uni Eropa bulan lalu menyampaikan keprihatinan terhadap pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menuduh Yunani – yang juga merupakan anggota Uni Eropa – menduduki pulau-pulau demiliterisasi di Laut Aegea. Erdogan ketika itu mengatakan Turki siap “melakukan apa yang perlu dilakukan” ketika saatnya tiba.
Dendias mengatakan “yang bertanggungjawab melakukan deeskalasi adalah yang menyebabkan eskalasi itu sendiri, yaitu Turki.” Ia menyalahkan Ankara atas meningkatnya provokasi dengan menggunakan retorika klaim palsu dan tidak berdasar secara hukum, “bahkan penghinaan pribadi.”
Dalam wawancara itu Dendias juga menambahkan bahwa Turki telah meningkatkan jumlah penerbangan dan pelanggaran wilayah udara Yunani, dan bahwa perilaku itu tampaknya merupakan “narasi revisionis” yang dipromosikan secara konsisten.
Lebih jauh Dendias mengatakan klaim Turki bahwa Yunani tidak dapat menjadi lawan bicara yang setara secara diplomatik, politik dan militer telah melanggar aturan dasar hubungan luar negeri, prinsip kesetaraan antar negara.
“Ini adalah pendekatan menghina yang memposisikan negara kurang lebih setara,” tukasnya. [em/jm]
Forum