Dalam pidato utama pertamanya di sidang Majelis Umum PBB tahun 2017, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev menjanjikan reformasi sistemik di semua sektor. “Kami saya yakin bahwa bukan warga yang harus melayani pemerintah, tetapi pemerintah yang harus melayani warga,” ujar Mirziyoyev ketika itu.
Tetapi empat tahun kemudian dan saat semakin dekatnya pemilihan presiden, para pembela hak asasi manusia menyebut janji Mirziyoyev itu sebagai imajinasi. “Kabar baiknya adalah masalah dasarnya sudah diketahui,” ujar Abdurakhmon Tashanov, Kepala Ezgulik Human Rights Society di Tashkent. “Mirziyoyev dan pemerintahannya mengakui dan mengklaim akan mengatasi hal itu. Tapi inilah saatnya untuk langkah dan solusi nyata.”
Ezgulik, sebuah organisasi akar rumput yang independen, memiliki lebih dari 2.000 pendukung di seluruh Uzbekistan. Sebagian besar operasi Ezgulik didanai oleh Swedia dan donatur Barat lainnya. Selama tiga puluh tahun Ezgulik telah memantau penjara-penjara dan mempelopori perjuangan untuk membebaskan tahanan politik.
Pemerintah Uzbekistan, yang mencurigai dukungan pihak asing pada Ezgulik, telah mengawasi dengan cermat aktivitasnya. Tetapi Tashanov kini duduk di beberapa dewan yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Aktivitas Ezgulik juga diliput luas media Uzbekistan.
HAM Kini Dibahas Terbuka
Terlepas dari beberapa perubahan yang terjadi pasca kematian Islam Karimov tahun 2016, Tashanov melihat adanya sisa sistem pemerintahan otoriter, termasuk paranoia. Kemajuan utama yang ada, ujar Tashanov, adalah publik kini membahas secara terbuka isu-isu hak asasi manusia.
“Anda ingin solusi?” tanya Tashanov. “Jaga hak-hak rakyat dan ikuti rekomendasi internasional dan lokal. Liberalisasi berarti mempercayai masyarakat sipil. Kita perlu menciptakan sistem hak asasi manusia yang tidak hanya bersifat pemerintahan. Kami akan membantu,” ujarnya.
Ditambahkannya, para aktivis tidak pernah menghadapkan perkembangan linier. “Pemerintah pasti takut kehilangan kendali dan berusaha mencari keseimbangan. Namun sejauh ini belum, terutama dalam hal kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan kebebasan politik.”
Tashanov mengamati bahwa pemerintah sedang mencermati dengan seksama pergolakan di Kyrgyzstan, Belarus dan Ukraina; dan “khawatir hal serupa dapat terjadi di Uzbekistan.” [em/pp]
