Dalam pernyataannya Leni Robredo, seorang pakar hukum HAM dan tokoh politik baru yang dihormati, mengatakan ia akan menyampaikan pengunduran diri itu hari Senin (5/12) kepada pejabat urusan perumahan, suatu jabatan yang dibuat Duterte, tetapi mengatakan bahwa ia akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai wakil presiden terpilih.
Di Filipina, presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah dan kerap berasal dari partai-partai politik yang saling bersaing, seperti Duterte dan Robredo.
"Saya tidak ingin posisi saya sebagai wakil presiden dicuri. Saya tidak akan membiarkan suara rakyat digagalkan," ujar Robredo tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ditambahkannya, "Saya akan tetap mengabdi pada keluarga Filipina dan memenuhi janji mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik."
Pengunduran dirinya berlangsung di tengah badai politik yang dihadapi Duterte terkait keputusannya untuk mengijinkan pemakaman diktator yang sudah lama meninggal, Ferdinand Marcos, di taman makam pahlaman "Heroes' Cemetery" dan penumpasan berdarah terhadap para kartel narkoba yang telah dikecam luas oleh negara-negara Barat dan badan-badan pemerhati HAM dunia.
Robredo adalah tokoh penting kedua yang mengundurkan diri dari administrasi pemerintahan Duterte dalam waktu kurang dari satu minggu. Sebelumnya pada hari Selasa lalu (29/11) Maria Serena Diokno juga mengundurkan diri dari jabatan ketua komisi sejarah pemerintah sebagai protes terhadap keputusan Duterte mengijinkan pemakaman Marcos di tempat pemakaman keramat itu. [em/jm]
