Tautan-tautan Akses

Vietnam Umumkan ‘Lockdown’ dan Target Vaksinasi


Seorang petugas kesehatan memegang botol vaksin saat Vietnam memulai peluncuran resmi vaksin AstraZeneca untuk petugas kesehatan, di Rumah Sakit Penyakit Tropis Hai Duong, Provinsi Hai Duong, Vietnam. (Foto: Reuters)
Seorang petugas kesehatan memegang botol vaksin saat Vietnam memulai peluncuran resmi vaksin AstraZeneca untuk petugas kesehatan, di Rumah Sakit Penyakit Tropis Hai Duong, Provinsi Hai Duong, Vietnam. (Foto: Reuters)

Vietnam, Jumat (9/7), memberlakukan lockdown dua pekan di Kota Ho Chi Minh untuk mengatasi wabah virus corona yang kian besar.

Hanoi juga mengumumkan rencana memvaksinasi 50 persen populasi berusia 18 tahun ke atas pada akhir tahun ini, dan menetapkan target 70 persen populasinya telah divaksinasi pada Maret tahun depan.

“Vaksinasi COVID-19 merupakan langkah yang perlu dan penting untuk membendung penyakit ini dan untuk memastikan perkembangan sosial ekonomi,” kata Kementerian Kesehatan dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita AFP.

Negara berpenduduk 100 juta orang itu telah mencatat kurang dari 3.000 kasus COVID-19 hingga April. Pada hari Jumat, Vietnam telah mencatat 24.810 kasus terkonfirmasi dan 104 kematian akibat COVID-19, kata Johns Hopkins Coronavirus Research Center.

Seorang wanita menjual makanan di sebelah spanduk bertuliskan "Cegah penyebaran COVID-19, ambil saja, harap jaga jarak 2 meter" di tengah wabah COVID-19 di Hanoi, Vietnam, 31 Mei 2021. (Foto: REUTERS/Thanh Warna)
Seorang wanita menjual makanan di sebelah spanduk bertuliskan "Cegah penyebaran COVID-19, ambil saja, harap jaga jarak 2 meter" di tengah wabah COVID-19 di Hanoi, Vietnam, 31 Mei 2021. (Foto: REUTERS/Thanh Warna)

Vietnam telah menyuntikkan sekitar 4 juta dosis vaksin, dengan sekitar 240 ribu orang yang telah divaksinasi penuh, atau 0,25 persen populasi, kata Johns Hopkins’ Vaccine Tracker.

Sembilan juta warga Kota Ho Chi Minh, pusat ekonomi negara itu, dilarang berkumpul dalam kelompok lebih dari dua orang dan diizinkan meninggalkan rumah mereka selama dua pekan mendatang hanya pada kasus keadaan darurat atau untuk membeli makanan dan obat.

Fiji: Divaksinasi atau Tidak Bekerja

Sementara itu, PM Fiji Frank Bainimarama mengatakan negara di Pasifik Selatan itu akan mewajibkan warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

“Tidak divaksinasi, tidak bekerja – vaksinasi ini yang dikatakan oleh sains sebagai cara paling aman dan inilah yang sekarang menjadi kebijakan pemerintah yang diberlakukan melalui undang-undang,” kata Bainimarama dalam pidato nasional Kamis malam, menurut sebuah laporan AFP.

Negara berpenduduk sekitar 900 ribu orang itu telah berjuang mengatasi varian Delta virus corona sejak April.

Hingga bulan itu, Fiji tidak mencatat satu pun kasus terkonfirmasi dalam satu tahun, kata AFP. Namun menurut Johns Hopkins, hingga Jumat (9/7), negara ini telah mencatat 8.661 kasus terkonfirmasi dan 48 kematian akibat COVID-19.

Perdana menteri menyatakan semua pegawai negeri harus dipaksa mengambil cuti jika mereka tidak mendapatkan vaksinasi pertama sebelum 15 Agustus dan akan dipecat jika mereka tidak mendapatkan dosis kedua pada 1 November.

Menurut kantor berita AFP, pegawai sektor swasta wajib mendapatkan vaksinasi pertama sebelum 1 Agustus atau menghadapi denda yang besar, dan perusahaan-perusahaan diancam akan ditutup.

Johns Hopkins’ Vaccine Tracker mencatat Fiji sejauh ini telah menyuntikkan hampir 380 ribu dosis vaksin.

Olimpiade Tanpa Penonton, SEA Games Ditunda

Sementara itu pada hari Kamis, PM Jepang Yoshihide Suga mengumumkan Olimpiade akan dilangsungkan di bawah keadaan darurat yang melarang kehadiran penonton di semua tempat pertandingan di Tokyo. Berbagai arena pertandingan di sekitar Kanagawa, Saitama dan Chiba juga tidak dapat didatangi penonton.

“Dengan mempertimbangkan dampak varian Delta, dan untuk mencegah infeksi yang muncul kembali menyebar ke berbagai penjuru negeri, kami perlu meningkatkan langkah-langkah pencegahan virus,” kata Suga.

Olimpiade berlangsung dari 23 Juli hingga 8 Agustus, dan keadaan darurat di ibu kota dijadwalkan berlaku dari 12 Juli hingga 22 Agustus, dicabut sebelum Paralimpiade dibuka pada 24 Agustus. Para pejabat Olimpiade dan Tokyo menyatakan kapasitas penonton Paralimpiade akan ditentukan oleh tingkat infeksi di negara itu nantinya.

n Papan nama kampanye vaksinasi virus corona terlihat di gedung Pemerintah Metropolitan Tokyo di Tokyo, Jumat, 25 Juni 2021. (Foto: AP)
n Papan nama kampanye vaksinasi virus corona terlihat di gedung Pemerintah Metropolitan Tokyo di Tokyo, Jumat, 25 Juni 2021. (Foto: AP)

Larangan ini merupakan pukulan besar bagi panitia Olimpiade yang mengharapkan pemasukan 800 juta dolar dari penjualan tiket, dan bagi pemerintah Jepang, yang telah mengeluarkan 15,4 miliar dolar untuk penyelenggaraan Olimpiade.

Sementara itu, Federasi SEA Games, Kamis (8/7), mengumumkan Pesta Olahraga se-Asia Tenggara tahun ini telah ditangguhkan karena meningkatnya infeksi baru di negara tuan rumah, Vietnam. SEA Games dijadwalkan diadakan di ibu kota, Hanoi, dan 11 lokasi lainnya dari 21 November hingga 2 Desember.

Sementara dunia mencatat lebih dari 4 juta kematian terkait virus corona awal pekan ini, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan jutaan lainnya masih berisiko “jika virus ini dibiarkan menyebar seperti kebakaran hutan.”

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara ketika Majelis Umum PBB mengangkatnya untuk masa jabatan lima tahun kedua mulai 1 Januari 2022, di New York City, New York, AS, 18 Juni 2021. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara ketika Majelis Umum PBB mengangkatnya untuk masa jabatan lima tahun kedua mulai 1 Januari 2022, di New York City, New York, AS, 18 Juni 2021. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Guterres mengemukakan dalam pernyataan tertulis bahwa sebagian besar dunia “masih dalam bayang-bayang” karena distribusi vaksin COVID-19 yang tidak merata antara negara-negara terkaya dan termiskin di dunia serta pesatnya penyebaran virus COVID-19 varian Delta yang lebih mudah menular.

Ia menyerukan pembentukan satuan tugas darurat, terdiri dari negara-negara penghasil vaksin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga-lembaga keuangan global, untuk menerapkan sebuah rencana vaksin global yang akan sedikitnya melipatgandakan produksi vaksin COVID-19 dan memastikan distribusi yang setara melalui prakarsa berbagi vaksin global, COVAX.

“Kesetaraan vaksin merupakan ujian moral darurat terbesar pada zaman ini,” kata Guterres, yang juga ia sebut sebagai suatu “kebutuhan praktis.”

“Sebelum semua orang divaksinasi, semua orang terancam,” lanjutnya.

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center hari Kamis melaporkan 4.005.889 kematian dari 185,3 juta total kasus terkonfirmasi akibat COVID-19.

WHO mendesak negara-negara untuk terus menerapkan “kehati-hatian ekstrem” sementara mereka melonggarkan atau mengakhiri lockdown dan berbagai restriksi lainnya dalam menghadapi peningkatan terus menerus kasus baru karena varian Delta. [uh/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG