Badan PBB untuk Pengungsi tidak mempertanyakan hak dan otorita kedaulatan India untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi warga negaranya. Tetapi badan itu mengingatkan, risiko yang dihadapi orang yang dikeluarkan dari kewarganegaraan dan tidak memiliki kewarganegaraan adalah keprihatinan besar.
Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, Babar Baloch mengatakan kepada VOA di Jenewa, Swiss bahwa segala cara harus ditempuh guna memastikan hal itu tidak terjadi.
"Yang kami minta kepada India adalah memastikan bahwa akses yang memadai ke informasi, bantuan hukum dan jalan lain yang sesuai hukum, sesuai mandat UNHCR dan standar internasional, dipatuhi sehingga orang tidak dibiarkan tanpa kebangsaan," tukasnya.
Orang-orang itu diberi waktu 120 hari untuk membuktikan kewarganegaraan mereka di hadapan badan-badan peradilan semi regional. Mereka yang dianggap imigran ilegal bisa naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi.
Menurut Baloch, terlalu dini untuk mengetahui apakah cara itu akan berhasil; tetapi, ia khawatir banyak orang yang tidak memiliki akses ke informasi dan dokumentasi yang tepat dan tidak memiliki sarana keuangan untuk proses banding, akan berakhir tanpa kewarganegaraan.
"Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang mengurangi risiko kemungkinan ada orang yang kehilangan kewarganegaraan sebagai akibat praktik ini. Kami mendengar beberapa pernyataan yang menggembirakan dari Kementerian Luar Negeri bahwa mereka akan memastikan semua orang yang telah dikeluarkan memiliki akses ke hak-hak mereka," tambah Baloch.
UNHCR memperingatkan, setiap proses yang bisa menyebabkan hampir 2 juta orang di negara bagian Assam tanpa kebangsaan akan menjadi pukulan besar bagi upaya global untuk memberantas ketiadaan kewarganegaraan.
Badan itu memperkirakan, sampai 10 juta orang di seluruh dunia tidak memiliki kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan, orang tidak memiliki semua hak dasar warga negara. Mereka tidak berhak atas pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan tidak bisa mendaftarkan kelahiran atau pernikahan.
UNHCR mengimbau otorita India agar tidak menahan atau mendeportasi siapa pun yang kewarganegaraannya belum diverifikasi. India membela keputusannya, dengan mengatakan pemerintah melakukan latihan untuk mendeteksi dan mendeportasi imigran gelap dari Bangladesh. Menurut beberapa kritikus, langkah itu merupakan upaya untuk mendeportasi jutaan Muslim yang minoritas di India, banyak dari mereka berasal dari Bangladesh.
Pemerintah Bangladesh mengatakan tidak akan menerima siapa pun yang dideportasi dari Assam.
Bangladesh saat ini menampung lebih dari satu juta pengungsi Muslim Rohingya, yang tidak berkewarganegaraan setelah pemerintah Myanmar mencabut hak kewarganegaraan mereka. (ka/ii)
