Tekanan internasional memuncak hari Rabu untuk mencegah bentrokan diplomatik di PBB, selagi pemimpin Palestina, Presiden Mahmoud Abbas mendesak kampanye bagi pengakuan penuh PBB atas negara Palestina.
Presiden Amerika Barack Obama menekan para pemimpin Israel dan Palestina untuk para pemimpin Israel dan Palestina untuk membuat keduanya kembali ke perundingan damai. Presiden Obama mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bertemu Presiden Mahmoud Abbas hari Rabu.
Dalam pidato di hadapan Sidang Umum PBB, Presiden Obama mengatakan tidak ada “jalan pintas” bagi perdamaian di Timur Tengah. Ia mengatakan perdamaian tidak akan tercapai lewat “pernyataan dan resolusi di forum PBB” tetapi lewat negosiasi antara warga Israel dan Palestina.
Presiden Perancis Nicolas Sarkozy telah mengusulkan batas waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan negosiasi dan enam bulan hingga satu tahun untuk mencapai kesepakatan. Presiden Nicolas Sarkozy mengatakan dalam Sidang Umum PBB hari Rabu, prakondisi “mencegah” negosiasi agar tidak gagal, dan menambahkan para negosiator seharusnya tidak mencari solusi “sempurna” yang tidak ada dan sebaiknya memilih “jalur kompromi”.
Sementara itu, seorang pejabat senior Palestina Nabil Shaath mengatakan warga Palestina memberikan “waktu sebentar” kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempelajari usulan keanggotaan penuh mereka dalam forum PBB, sementara tekanan internasional memuncak hari Rabu guna mencegah sengketa diplomatik.
Nabil Shaath yang berasal dari partai presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan kepada para wartawan di New York, bahwa kepemimpinan Palestina telah memutuskan untuk memberikan waktu kepada Dewan Keamanan PBB guna mempertimbangkan permohonan keanggotaan penuh Palestina, sebelum menyajikannya di hadapan Sidang Umum PBB.
Belum jelas apakah tindakan itu akan menimbulkan dampak pada pidato Presiden Mahmoud Abbas di Sidang Umum PBB hari Jumat. Presiden Mahmoud Abbas telah mengkampanyekan pengakuan penuh PBB atas negara Palestina, di tengah-tengah upaya diplomatik oleh sejumlah negara untuk menghindari pemungutan suara atas hal ini di Dewan Keamanan PBB.
