Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintahan militer Birma tidak berhasil memblokir peliputan kejadian-kejadian di Timur Tengah dari rakyat. Ia berbicara demikian kepada wartawan asing di Kuala Lumpur melalui sambungan audio dari Rangoon.
Pemenang Nobel Perdamaian berusia 65 tahun itu mengatakan penggulingan pemerintahan-pemerintahan di Tunisia dan Mesir – serta konfrontasi antara pendukung pemimpin Libya Moammar Khdafi dan demonstran anti-pemerintah – diikuti seksama oleh rakyat Birma. “Mereka membandingkan apa yang terjadi di sana dengan di Birma tahun 1988. Satu hal yang mereka ketahui adalah di Tunisia dan Mesir militer tidak menembak warga, sementara di Libya berbeda,” paparnya.
Aung San Suu Kyi menghabiskan lebih dari dua dasawarsa terakhir di penjara atau dalam tahanan rumah sebelum ia dibebaskan November lalu, setelah pemilihan umum yang dijadwalkan, yang secara luas dipandang sebagai pemilihan pura-pura oleh kelompok-kelompok HAM dan lainnya.
Di bawah kekuasaan militer, kekecewaan rakyat memuncak dalam bentuk demonstrasi di jalan-jalan Rangoon, yang terakhir tahun 2007 ketika ribuan biksu berdemonstrasi. Mereka dipukuli, ditembaki oleh militer dan dipenjara.
Aung San Suu Kyi mengatakan ini adalah perbedaan besar antara keadaan rakyat Birma dengan mereka yang hidup di bawah rejim totaliter atau otokrasi di Timur Tengah. Ia menjelaskan, "Rakyat di Birma sudah melakukan penentangan sebelumnya, tetapi mereka ditembaki oleh militer dan itu merupakan perbedaan yang besar. Di Libya, militer nampaknya terpecah terkait dengan bagaimana menangani situasi itu. Di Birma, menurut saya, tidak ada perpecahan nyata dalam tubuh polisi dan militer.”
Aung San Suu Kyi mengatakan Birma tidak dapat menghindar dari teknologi abad ke-21 yang semakin meningkatkan kemampuan orang untuk mengorganisir tanpa campur tangan pemerintah mereka. Ia mengatakan ingin bergabung dalam Facebook dan Twitter secepat mungkin.
Juga ada rencana untuk memperluas jaringan partainya di antara warga Birma yang tinggal di luar negeri untuk menekan militer Birma dan pemerintah, yang ia harapkan dapat mendorong mereka ke meja perundingan dan menuju rekonsiliasi nasional.
