Dalam sebuah pernyataan hari Selasa, Menlu Suriah mengatakan akan menolak usul apapun yang merongrong kedaulatan Suriah dan menghendaki negara-negara Arab menghentikan apa yang disebutnya sebagai kampanye media melawan Suriah.
Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani mengusulkan untuk mengirim pasukan Liga Arab ke Suriah minggu lalu, dengan mengatakan tindakan itu penting untuk “mencegah lebih banyak warga Suriah yang terbunuh.” Dia adalah pemimpin Arab pertama yang mendukung gagasan tersebut. Menteri luar negeri 22 negara anggota Liga Arab dijadwalkan mengadakan pertemuan hari Minggu untuk membahas langkah selanjutnya dalam merespon krisis Suriah.
Hari Selasa, Kantor berita Rusia, Interfax mengutip pernyataan Wakil Menlu Rusia, Gennadi Gatilov yang mengatakan Rusia tidak mendukung pengiriman pasukan perdamaian Arab ke Suriah. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita BBC, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin menyebut usul Qatar tersebut sebagai “gangguan dan sesuatu yang menjengkelkan.”
Para pakar dari 15 anggota DK-PBB bertemu hari Selasa (17/1) untuk membahas rancangan resolusi yang diajukan Rusia untuk mengatasi krisis di Suriah. Gatilov mengatakan Rusia menghendaki resolusi yang tidak menggunakan “kekerasan” di Suriah dan menekan pemerintah dan oposisi untuk menghentikan kekerasan dan mulai bernegosiasi.
Negara-negara Barat mulai mendorong DK-PBB dalam beberapa bulan ini untuk mengutuk pemerintah Suriah atas tindakan kerasnya terhadap pemberontakan melawan pemerintahan otokratis Presiden Bashar al-Assad yang telah berlangsung selama 11 tahun ini. Mereka juga menghendaki agar Dewan itu memberlakukan sanksi atas Suriah. Rusia dan Tiongkok memblokir usul-usul tersebut.
Hari Senin, Sekjen PBB, Ban Ki-moon mendesak Dewan itu agar bertindak lebih “serius” dan “jelas” terhadap Suriah, dimana menurutnya, jumlah korban sudah mencapai angka “yang tak dapat diterima”.
Pertemuan Liga Arab hari Minggu juga akan mempertimbangkan laporan dari pengamat Liga itu yang dikirim ke Suriah bulan lalu untuk mengawasi janji Presiden Assad untuk menghentikan penumpasan dan membebaskan aktivis oposisi yang ditahan.
Para aktivis oposisi Suriah telah mengkritik misi pengamat itu dengan mengatakan pemerintah Suriah menipu para pengamat itu dan menggunakan misi tersebut untuk menutup-nutupi operasi keamanan yang semakin intensif terhadap oposisi.
PBB mengatakan kekerasan terkait pemberontakan itu telah menewaskan 5.000 orang lebih. Suriah mengatakan “teroris” telah membunuh kira-kira 2.000 orang anggota pasukan keamanan sejak kekerasan itu dimulai.
