Pemerintah Amerika kembali menghentikan sebagian operasinya Kamis tengah malam (8/2) atau Jum'at siang (9/2) waktu Indonesia, setelah Kongres tidak bisa memenuhi tenggat untuk meloloskan anggaran pemerintah. Penghentian sebagian operasi pemerintah atau yang dikenal dengan “government shutdown” ini adalah yang kedua dalam kurang dari satu bulan.
Beberapa jam sebelum tenggat itu habis, Senator faksi Republik dari negara bagian Kentucky, Rand Paul, menunda usaha kedua faksi meloloskan RUU Anggaran supaya roda pemerintahan tetap berjalan.
Rand Paul keberatan dengan usul Senat melakukan pemungutan suara atas RUU yang akan menaikkan anggaran militer dan domestik dua tahun ke depan hingga ratusan miliar dolar. Menurut dia, hal itu akan membuat defisit anggaran, yang sudah terus naik, membengkak dan memperbesar utang nasional hingga lebih dari $20 triliun.
“Dengan jujur dan itikad baik, saya menentang pemungutan suara bagi RUU ini, ujar Rand Paul dalam pidato yang panjang dan berapi-api di Senat. Paul menghabiskan waktu yang sedianya bisa digunakan untuk mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah lagi.
“Kita memiliki RUU setebal 700 halaman yang bahkan belum dibaca siapa pun, yang dicetak pada tengah malam. Tidak ada yang akan direformasi, penghamburan anggaran akan terus terjadi,” kata dia menambahkan.
Keberatan Rand Paul itu menimbulkan kemarahan dari mitranya Lindsey Graham, senator dari negara bagian South Carolina, yang menilai militer sangat membutuhkan dana tambahan setelah bertahun-tahun menerima anggaran yang membatasi program Pentagon dan domestik Amerika.
“Utang dan defisit bukan alasan untuk membiarkan pejuang perang kita terlunta-lunta,” ujar Graham. Dia menambahkan, “saya akan melakukan apapun untuk mempertahankan militer kita.”
Berdasarkan aturan Senat, setiap anggota bisa berbicara selama yang mereka inginkan, kecuali jika tiga per lima anggota memutuskan untuk mengakhiri perdebatan. Senator mana pun bisa menolak pemungutan suara yang bakal memperpanjang penundaan proses tersebut.
Senat berencana melakukan pemungutan suara Jumat (9/2) pagi tentang RUU yang akan mengalokasikan miliaran dolar untuk militer dan program-program di dalam negeri. Namun belum jelas nasib RUU itu di DPR karena kelompok konservatif menolak menambahkan dana miliaran dolar tersebut sebagai utang negara, sedangkan kelompok liberal menuntut langkah untuk melindungi hampir dua juta imigran berusia muda yang dibawa orang tua mereka ketika masih anak-anak secara ilegal supaya tidak dideportasi.
Sebagian pemimpin di DPR telah menyarankan mitra mereka untuk “bersiap melakukan pemungutan suara pada tengah malam ini atau besok pagi.”
Sebelumnya juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, John Czwartacky, Kamis malam mengatakan “badan-badan pemerintah telah diserukan untuk mengkaji dan mempersiapkan diri menghadapi jeda” setelah tengah malam. [em/as/al]
