Undang-undang yang diterbitkan dalam harian pemerintah Rossiyskaya Gazeta hari Rabu (14/11) tersebut memperluas penafsiran pengkhianatan, mencakup kegiatan-kegiatan seperti bantuan keuangan atau konsultasi untuk negara asing, organisasi asing atau internasional.
Sementara undang-undang sebelumnya menggambarkan pengkhianatan sebagai kegiatan mata-mata atau bantuan lainnya untuk negara asing yang merusak keamanan eksternal Rusia, undang-undang baru itu memperluas definisi tersebut dengan menghapuskan kata “eksternal”.
Para aktivis HAM mengingatkan bahwa undang-undang baru itu sangat rancu sehingga dan akan memungkinkan pemerintah mencap seorang penentang pemerintah sebagai pengkhianat.
Putin hari Senin (12/11) berjanji untuk meninjau kembali rancangan undang-undang pengkhianatan tersebut, namun undang-undang itu tetap mulai diberlakukan hari ini.
Sementara undang-undang sebelumnya menggambarkan pengkhianatan sebagai kegiatan mata-mata atau bantuan lainnya untuk negara asing yang merusak keamanan eksternal Rusia, undang-undang baru itu memperluas definisi tersebut dengan menghapuskan kata “eksternal”.
Para aktivis HAM mengingatkan bahwa undang-undang baru itu sangat rancu sehingga dan akan memungkinkan pemerintah mencap seorang penentang pemerintah sebagai pengkhianat.
Putin hari Senin (12/11) berjanji untuk meninjau kembali rancangan undang-undang pengkhianatan tersebut, namun undang-undang itu tetap mulai diberlakukan hari ini.
