Tautan-tautan Akses

Ridwan Kamil Jualan Obligasi Daerah untuk Biayai Infrastruktur


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sdan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau Terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, 13 Januari 2020. (Foto: dok).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan obligasi daerah (municipal bond) kepada masyarakat untuk mendanai proyek infrastruktur. Cara ini jadi alternatif di tengah terbatasnya APBD.

Penawaran itu disampaikan Ridwan Kamil dalam sebuah acara bank swasta di Bandung, Rabu (5/2) malam.

Dia mengatakan, sejumlah proyek di Jawa Barat butuh total Rp 800 triliun.

“Sudah kita hitung tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD,” ujarnya.

Pemda Jabar berambisi mewujudkan proyek-proyek strategis senilai total Rp 800 triliun dalam masa pemerintahan Ridwan Kamil.

Proyek-proyek itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023.

Ridwan Kamil menyalami para investor dalam dan luar negeri dalam West Java Investment Summit di Bandung, Oktober 2019. WIJS membukukan 53 triliun komitmen investasi. (Courtesy: Humas Jabar)
Ridwan Kamil menyalami para investor dalam dan luar negeri dalam West Java Investment Summit di Bandung, Oktober 2019. WIJS membukukan 53 triliun komitmen investasi. (Courtesy: Humas Jabar)

Tahun 2019 saja terdapat 30 proyek strategis yang membutuhkan anggaran Rp 500 miliar.

Padahal APBD Jabar untuk tahun 2020 hanya Rp 46 triliun, itu pun sudah naik 24 persen dari APBD 2019 senilai Rp 37 triliun.

Pemda Telusuri Pembiayaan Alternatif

Karena itu, ujar Ridwan Kamil, pemerintah menelusuri lima alternatif pembiayaan. Salah satunya obligasi daerah (municipal bond).

Obligasi daerah adalah sumber pinjaman daerah berjangka yang bersumber dari masyarakat. Pemda dapat menerbitkannya hanya untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (VOA/Rio Tuasikal)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (VOA/Rio Tuasikal)

Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) menargetkan obligasi daerah siap tahun ini.

“Sedang dibantu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) lahir tahun ini,” tambahnya.

Di samping obligasi daerah, pihaknya juga mengandalkan pinjaman bank. Dia mengatakan Bank BJB sudah melakukannya dan berharap bank swasta juga tertarik.

Cara pembiayaan lainnya adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dana CSR, dan dana umat.

“Jadi poinnya adalah tanpa ada inovasi finansial tidak mungkin (pembangunan) Jawa Barat bisa dikebut,” kata dia lagi.

Investasi untuk Proyek Strategis

Sumber-sumber pembiayaan itu akan diarahkan pada proyek strategis. Saat ini, fokus utamanya adalah pembangunan sarana transportasi LRT di Bandung Raya.

“Nomor satu itu transportasi, itu yang paling urgent,” jelas Emil.

Selain itu, sampah juga jadi perhatian. Pemprov Jabar merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel di lima lokasi yaitu Bandung, Bogor, Bekasi, Ciayumajakuning, dan Tasikmalaya.

Pemprov Jabar terus mempromosikan sejumlah proyek infrastruktur kepada calon investor dalam berbagai kesempatan.

Selain transportasi dan sampah, Emil juga kerap menawarkan proyek Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Bandung Raya, SPAM Jatigede, dan Aerocity Kertajati.

Di samping itu, kawasan industri Subang-Cirebon-Majalengka, serta tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) di Lido, Sukabumi, dan Pangandaran, turut ditawarkan. Tiga KEK ini rencananya adalah kawasan pariwisata. [rt/lt]

Recommended

XS
SM
MD
LG