Tautan-tautan Akses

Polandia Tolak Surat dari Sejumlah Diplomat yang Desak Toleransi bagi LGBT


Para peserta pawai menggelar bendera pelangi di "Parade Kesetaraan" untuk mendukung komunitas LGBT di Lublin, Polandia, 13 Oktober 2018.
Para peserta pawai menggelar bendera pelangi di "Parade Kesetaraan" untuk mendukung komunitas LGBT di Lublin, Polandia, 13 Oktober 2018.

Para pemimpin Polandia, Senin (28/9), menolak kecaman bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Polandia menghadapi berbagai diskriminasi dan pelanggaran hak asasi.

Pernyataan itu menyusul diterbitkannya sebuah surat terbuka dari 50 duta besar dan perwakilan asing yang menunjukkan dukungan mereka atas “tantangan yang dihadapi” kelompok LGBT di negara itu.

Seruan para duta besar, yang dikoordinasi oleh Kedutaan Besar Belgia di Polandia, dan dipublikasikan pada Minggu (27/9) terjadi seiring semakin seringnya kelompok LGBT di Polandia menghadapi reaksi keras dari pemerintah sayap kanan, komunitas lokal dan gereja-gereja Katholik.

“Hak asasi manusia bersifat universal, dan setiap orang, termasuk kelompok LGBT, berhak untuk menikmatinya,” demikian petikan surat itu

Para pedemo dalam demonstrasi membela hak-hak kaum LGBT di depan Kementerian Pendidikan, di Warsawa, Polandia, 25 Oktober 2019.
Para pedemo dalam demonstrasi membela hak-hak kaum LGBT di depan Kementerian Pendidikan, di Warsawa, Polandia, 25 Oktober 2019.

Dalam konferensi pers pada Senin (28/9), Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan ia setuju bahwa setiap orang berhak dihormati tetapi ia sangat tidak setuju dengan para duta besar yang mengklaim bahwa hak asasi kelompok LGBT telah dirampas.

Morawiecki mengatakan tidak satu orang pun perlu mengajarkan toleransi pada Polandia, karena “kami adalah bangsa yang telah belajar toleransi selama berabad-abad, dan kami telah memberi banyak kesaksian pada sejarah tentang toleransi semacam itu.”

Para pemimpin partai yang berkuasa di Polandia, termasuk Presiden Andrzej Duda, telah memposisikan gerakan hak-hak sipil bagi kelompok LGBT sebagai ancaman terhadap keluarga tradisional. Duda memenangkan masa jabatan kedua tahun ini setelah mengatakan bahwa hak asasi bagi LBGT merupakan “ideologi” yang lebih berbahaya dibanding komunisme.

Puluhan kota di bagian timur dan selatan Polandia yang konservatif telah mengeluarkan resolusi simbolis yang menyatakan diri mereka sebagai “daerah bebas LGBT”, yaitu daerah yang tidak mengizinkan adanya ideologi LGBT.

Lewat akun Twitternya, Duta Besar Amerika untuk Polandia Georgette Mosbacher mencuit “hak asasi manusia bukan suatu ideologi, ini adalah universal, 50 duta besar dan perwakilan asing setuju.”

Surat para duta besar dan perwakilan asing itu menyampaikan penghormatan atas kerja komunitas LGBT di Polandia dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapinya. Surat itu ditandatangani oleh duta besar Amerika, sejumlah negara Eropa, termasuk Jerman, Ukraina dan Inggris, serta beberapa negara lain, seperti Jepang dan Australia.

Surat itu juga ditandatangani oleh perwakilan PBB di Polandia, Uni Eropa, Organisasi Kerja Sama dan Keamanan di Eropa, dan Komunitas Demokrasi yang berkantor di Warsawa. [em/pp]

XS
SM
MD
LG