Tautan-tautan Akses

PM Taliban: Pemerintah Tak Berani Ubah Hak yang Ditetapkan Tuhan


Sejumlah perempuan Afghanistan berdemo di Kabul, Afghanistan memprotes aturan baru Taliban yang melarang perempuan bepergian tanpa didampingi anggota keluarga laki-laki, 26 Maret 2022. (Foto: Mohammed Shoaib Amin/AP)
Sejumlah perempuan Afghanistan berdemo di Kabul, Afghanistan memprotes aturan baru Taliban yang melarang perempuan bepergian tanpa didampingi anggota keluarga laki-laki, 26 Maret 2022. (Foto: Mohammed Shoaib Amin/AP)

Perdana Menteri Taliban pada Sabtu (9/7) membela peraturan bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Ia berkeras pemerintahannya menerapkan hak asasi manusia seperti yang ditahbiskan oleh Allah dan mereka tak berani mengubahnya.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Dewan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan sebuah resolusi yang mendesak Taliban untuk membatalkan praktik yang membatasi hak-hak dasar perempuan Afghanistan, membuat mereka "tidak terlihat" dalam masyarakat.

"Orang-orang mengatakan Emirat Islam Afghanistan (pemerintah) tidak peduli dengan HAM laki-laki dan perempuan," kata Hasan Akhund dalam sebuah acara perayaan Idul Adha di Ibu Kota Afghanistan, Kabul. Ia merujuk pada semakin banyaknya kritikan mengenai perlakuan buruk yang dihadapi perempuan di bawah kekuasaan Taliban.

"Ada dua jenis HAM - satu yang telah dirancang oleh non-Muslim bagi mereka sendiri. Dan hak-hak yang ditetapkan oleh Allah Maha Besar bagi kemanusiaan," kata PM Taliban.

"Mana bisa kami tidak memberlakukannya, padahal misi kami adalah memperkenalkan sistem Islam di negara itu. (Peraturan) itu juga merupakan bagian dari sistem Islam dan jalan ketetapan Ilahi (bagi Muslim)."

Kelompok radikal yang menjadi penguasa itu merebut kekuasaan Afghanistan pada Agustus lalu ketika AS dan mitra-mitra Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Alliance Treaty Organization/NATO) menarik pasukan mereka dari negara itu setelah hampir 20 tahun perang melawan Taliban.

Pada Jumat (8/7) Dewan HAM PBB mengadopsi sebuah resolusi mengenai situasi HAM di Afghanistan. Uni Eropa mengusung resolusi itu dan 50 negara dari seluruh kawasan mendukungnya.

"Aksi Taliban yang diarahkan langsung kepada perempuan dan anak perempuan dan pelanggaran atas hak-hak mereka adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan," kata Duta Besar Lotte Knudsen, kepala delegasi Uni Eropa untuk PBB di Jenewa.

Keputusan dewan PBB itu tidak mengikat secara hukum, tapi mengandung bobot politik dan bisa memicu penyelidikan resmi terhadap dugaan pelanggaran HAM. [vm/ft]

Forum

XS
SM
MD
LG