Kampanye perang terhadap narkoba di Filipina, yang diluncurkan oleh Presiden Rodrigo Duterte yang populis bulan Juli lalu, telah memicu perdebatan luas terkait kemungkinan adanya pelanggaran HAM sementara pemerintah berjuang mengatasi hampir empat juta pengguna narkoba secara nasional.
Sebuah panel penyelidikan khusus senat yang dipimpin oleh mantan menteri kehakiman dan kini menjabat senator, Leila De Lima, menyoroti perbedaan pandangan antara para pendukung HAM serta mereka yang mendukung hukuman keras dan kebijakan Duterte untuk ketertiban itu.
Duterte, mantan walikota, terpilih dengan kemenangan besar bulan Mei lalu setelah mengancam akan memberlakukan tindakan keras, termasuk solusi di luar hukum bagi masalah kejahatan dan narkoba.
Penyelidikan senat itu dipicu oleh meningkatnya jumlah kematian, penggeledahan rumah, dan penangkapan di negara itu selagi kampanye bersandi “Double Barrel” itu memperoleh momentum. [lt]
