JAKARTA —
Dalam APBN Perubahan atau APBN-P 2014 yang disahkan DPR RI bersama pemerintah pada 18 Juni lalu disepakati pengurangan anggaran negara sebesar Rp 43 tilyun. Angka tersebut lebih kecil dibanding rencana awal pengurangan anggaran sebesar Rp 100 trilyun.
Namun menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Sofyan Wanandi, di Jakarta, Selasa (24/6), pengurangan anggaran kementerian termasuk anggaran infrastruktur yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum justeru akan memperlambat kinerja perekonomian akibat kurang didukung infrastruktur memadai. Dalam APBN-P 2014, alokasi anggaran Kementerian PU dikurangi sebesar Rp 9 trilyun.
“Pemerintah nggak ada budget, dia sudah dipotong 30 persen budgetnya sekarang, termasuk budget infrastrukturnya. Karena kesulitan kita, karena subsidi terlalu besar naiknya, penerimaan pajak berkurang dan ini harus kita perbaiki menurut saya ya. Nggak bisa lagi begini, maka itu sekarang swasta menjadi lokomotif difasilitasi, jangan diganggu dengan izin-izin dan lain-lainnya, susah,” kata Sofyan Wanandi.
Upaya pemerintah mengelola anggaran negara akan sulit selama pemerintah tidak lagi mengedepankan sektor pertanian. Demikian disampaikan pengamat dari lembaga kajian ekonomi INDEF, Hendri Saparini. Ia optimistis sektor pertanian meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata sehingga mampu dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
“Tumbuhnya lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi, artinya ekonomi tumbuh tetapi tidak bersumber kepada sektor dimana mampu menyerap tenaga kerja besar,” kata Hendri Saparini.
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menjelaskan pengurangan anggaran negara 2014 tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur.
“Kementerian/lembaga harus mensubmit kepada kementerian keuangan rincian sampai dengan kegiatan dan jenis belanja, pada saat itulah kita nanti bisa mengetahui alokasi pemotongan belanja barang, belanja modal, perjalanan dinas," jelas Anny Ratnawati.
"Tetapi biasanya cara memotong belanja modal yang dilakukan kementerian lembaga, pertama kali mereka akan melihat efisiensi dari kontrak yang kira-kira tidak akan selesai sampai akhir tahun, ini tidak akan menganggu harusnya proses pembangunan infrastruktur utamanya yang sifatnya prioritas,” tambahnya.
Pengurangan anggaran belanja di kementerian dan lembaga dalam APBN-P 2014 dilakukan karena anggaran subsidi energi meningkat dari Rp 282 trilyun menjadi Rp 350 trilyun. Dua hal dinilai pemerintah dan DPR RI menjadi prioritas dalam pengurangan anggaran yaitu mengurangi belanja barang dan mengurangi perjalanan dinas.
Namun menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Sofyan Wanandi, di Jakarta, Selasa (24/6), pengurangan anggaran kementerian termasuk anggaran infrastruktur yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum justeru akan memperlambat kinerja perekonomian akibat kurang didukung infrastruktur memadai. Dalam APBN-P 2014, alokasi anggaran Kementerian PU dikurangi sebesar Rp 9 trilyun.
“Pemerintah nggak ada budget, dia sudah dipotong 30 persen budgetnya sekarang, termasuk budget infrastrukturnya. Karena kesulitan kita, karena subsidi terlalu besar naiknya, penerimaan pajak berkurang dan ini harus kita perbaiki menurut saya ya. Nggak bisa lagi begini, maka itu sekarang swasta menjadi lokomotif difasilitasi, jangan diganggu dengan izin-izin dan lain-lainnya, susah,” kata Sofyan Wanandi.
Upaya pemerintah mengelola anggaran negara akan sulit selama pemerintah tidak lagi mengedepankan sektor pertanian. Demikian disampaikan pengamat dari lembaga kajian ekonomi INDEF, Hendri Saparini. Ia optimistis sektor pertanian meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata sehingga mampu dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
“Tumbuhnya lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi, artinya ekonomi tumbuh tetapi tidak bersumber kepada sektor dimana mampu menyerap tenaga kerja besar,” kata Hendri Saparini.
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menjelaskan pengurangan anggaran negara 2014 tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur.
“Kementerian/lembaga harus mensubmit kepada kementerian keuangan rincian sampai dengan kegiatan dan jenis belanja, pada saat itulah kita nanti bisa mengetahui alokasi pemotongan belanja barang, belanja modal, perjalanan dinas," jelas Anny Ratnawati.
"Tetapi biasanya cara memotong belanja modal yang dilakukan kementerian lembaga, pertama kali mereka akan melihat efisiensi dari kontrak yang kira-kira tidak akan selesai sampai akhir tahun, ini tidak akan menganggu harusnya proses pembangunan infrastruktur utamanya yang sifatnya prioritas,” tambahnya.
Pengurangan anggaran belanja di kementerian dan lembaga dalam APBN-P 2014 dilakukan karena anggaran subsidi energi meningkat dari Rp 282 trilyun menjadi Rp 350 trilyun. Dua hal dinilai pemerintah dan DPR RI menjadi prioritas dalam pengurangan anggaran yaitu mengurangi belanja barang dan mengurangi perjalanan dinas.
