Penerbit Myanmar Times, Ross Dunkley, dihukum atas pelanggaran kecil dan pelanggaran keimigrasian, tetapi dibebaskan karena ia telah dipenjara ketika menunggu sidang peradilannya. Dunkley mengatakan keputusan itu tidak masuk akal dan akan mengajukan banding.
Dunkley ditangkap tanggal 10 Februari, dan ditahan di penjara Insein sampai ia dibebaskan dengan jaminan tanggal 29 Maret, katanya karena kondisi jantungnya.
Ia dituduh memperkosa seorang perempuan Burma berusia 29 tahun dan menahan perempuan itu di rumahnya. Perempuan itu meminta tuduhan itu dibatalkan tanggal 24 Februari, karena kehamilannya tidak memungkinkannya melakukan perjalanan untuk persidangan itu, tetapi pengadilan menolaknya.
Pengadilan itu ditunda karena beberapa alasan, para saksi mata atau jaksa tidak hadir dalam sidang.
Mitra bisnis Dunkley, David Armstrong, mengatakan keputusan pengadilan itu nampaknya sudah diatur sebelumnya.
“Kami betul-betul yakin Ross tidak bersalah, Jadi kami sedikit kecewa ketika ia tidak dibebaskan. Namun, ia bebas dan keluar dari penjara dan dapat terus bekerja. Saya tidak mengerti apakah tuduhan itu dibuat-buat atau hanya sekedar kesalahpahaman,” ujar Armstrong.
Dunkley dan Bill Clough memiliki 49 persen Myanmar Consolidated media, perusahaan media terbesar yang dimiliki swasta di Birma. Pada saat penangkapannya Dunkley sedang terlibat dalam sengketa bisnis dengan pemegang sebagian besar saham, Tin Htun Oo.
Sengketa itu memicu spekulasi bahwa penangkapan itu adalah akibat perselisihan untuk menguasai surat kabar itu. Tin Htun Oo bertanggung jawab untuk edisi surat kabar berbahasa Burma. Ia menyangkal berselisih dengan Dunkley.
Zaw Win dari Memo 98, organisasi Slovakia yang memantau kebebasan pers di Birma sejak pemilu, mengatakan ia bahagia Dunkley tidak dipenjara lagi. Walaupun Dunkley pada masa lalu dipandang bersikap membela rejim Birma, Win mengatakan penangkapan Dunkley menggelisahkan semua wartawan di Birma.
“Tahu tidak, ia bermain api? Bekerja di bawah pemerintah Birma tidak mudah. Menurut saya, ia seorang wartawan yang mememperjuangkan kebebasan pers,” ujar Win.
Keputusan itu dikeluarkan pada hari yang sama dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd untuk kunjungan resmi ke Birma. Rudd adalah pejabat tertinggi pemerintah Australia yang mengunjungi Birma. Ia diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan para petinggi utama Birma.