Para pejabat pemerintah India menyatakan berbagai restriksi yang diberlakukan terhadap kawasan Kashmir yang dikuasai India akan “dicabut secara bertahap.”
Mahkamah Agung India, Jumat (16/8) menggelar sidang dengar keterangan mengenai petisi yang diajukan editor "Kashmir Times" Anuradha Bhasin, yang menentang berbagai pembatasan yang diterapkan India terhadap Kashmir 12 hari silam.
Seorang pengacara Bhasin mengatakan, menurut surat kabar "Deccan Chronicle", sistem komunikasi perlu dipulihkan sesegera mungkin agar para wartawan dapat melakukan tugas mereka di kawasan yang diklaim oleh India dan Pakistan itu.
Hari Kamis (16/8), Pakistan menyatakan tiga tentaranya tewas dalam bentrokan dengan India di perbatasan Kashmir yang disengketakan, yang dikenal sebagai Garis Kontrol (LoC), di tengah-tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara itu terkait kawasan di Himalaya tersebut.
Seorang juru bicara militer Pakistan menyatakan lima tentara India juga tewas dalam tembakan balasan. Press "Trust of India" Kamis (15/8) larut malam menyatakan, seorang juru bicara militer India memberitahu kantor berita itu bahwa laporan mengenai lima tentara India yang tewas itu adalah “fiktif.
Juga Kamis (15/8), Pakistan memanggil diplomat India paling senior di Islamabad ke kementerian luar negeri, untuk menerima kecaman atas apa yang oleh pernyataan resmi disebut sebagai “pelanggaran gencatan senjata yang tidak diprovokasi” oleh pasukan India di beberapa sektor di perbatasan de facto Kashmir. “Pelanggaran gencatan senjata oleh India merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di kawasan dan dapat menyebabkan kesalahan hitung strategis,” sebut pernyataan itu.
Pakistan telah mengusir komisioner tinggi India untuk Pakistan, dan membekukan semua hubungan perdagangan bilateral dan transportasi umum sebagai tanggapan atas tindakan India baru-baru ini di Kashmir. [uh/lt]
