Dewan Keamanan PBB pada Kamis (17/3) memutuskan untuk melanjutkan dan meningkatkan peran Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) setahun lagi, sementara negara itu menghadapi tantangan kemanusiaan yang serius.
“Resolusi ini memastikan UNAMA memiliki mandat yang kuat dan kokoh untuk mendorong dialog politik yang inklusif, memantau dan melaporkan HAM, terus memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan kebutuhan dasar manusia serta untuk berdialog dengan semua pelaku di Afghanistan, dan itu mencakup Taliban dalam semua masalah ini,” kata Duta Besar Norwegia untuk PBB Mona Juul, yang delegasinya merancang naskah resolusi itu.
Resolusi tersebut, yang ditetapkan dengan 14 suara mendukung dan satu abstain dari Rusia, membuat HAM, khususnya bagi kaum perempuan dewasa dan anak-anak serta kaum minoritas, menjadi prioritas utama.
“Afghanistan tidak dapat makmur jika separuh populasinya tidak mendapat akses ke pendidikan atau tidak diizinkan bekerja,” kata utusan AS Jeffrey DeLaurentis. “AS mengawasi dengan cermat tindakan Taliban guna memastikannya memenuhi komitmen-komitmennya untuk menghormati hak-hak perempuan di seluruh penjuru negara itu.”
Otoritas Taliban telah berjanji akan membuka sekolah menengah dan universitas untuk kaum perempuan mulai 22 Maret. Beberapa anggota dewan menyatakan mereka akan mengawasi untuk melihat apakah hal itu direalisasikan.
Resolusi itu juga menyoroti pentingnya pemerintahan yang inklusif dan “partisipasi kaum perempuan secara penuh, setara dan bermakna.”
Resolusi tersebut juga memberi UNAMA kewenangan untuk memfasilitasi akses ke aset-aset bank sentral negara itu, yang telah dibekukan di luar negeri untuk mejaga aset itu dari Taliban, yang merebut kekuasaan Agustus lalu. Sekitar 9,5 miliar dolar dari dana tersebut ada di AS.
Resolusi itu juga menyerukan pengarahan setiap tiga bulan di dewan.
Tidak disebut-sebut nama Taliban dalam resolusi itu, juga “otoritas de facto” sebagaimana sering disebut untuk mengacu Taliban. Dewan malah mengacu pada “semua pelaku politik dan pemangku kepentingan Afghanistan yang relevan, termasuk otoritas yang relevan.”
Utusan Rusia untuk PBB menyatakan abstainnya negara itu adalah karena dewan tidak mendapatkan persetujuan Afghanistan bagi kehadiran misi PBB. Vassily Nebenzia mengatakan ini merupakan praktik standar dalam perpanjangan UNAMA sebelumnya tetapi kali ini mendapat tentangan.
Misi Afghanistan di PBB memuat pernyataan di akun Twitternya yang menyambut baik penetapan resolusi itu. Misi tersebut masih diwakili para diplomat dari pemerintah sebelumnya, karena belum ada pengakuan internasional resmi terhadap Taliban.
Sementara itu, situasi kemanusiaan terus memburuk. Hampir dua per tiga populasi Afghanistan – sekitar 23 juta orang – memerlukan bantuan kemanusiaan. Ini merupakan peningkatan 30 persen dari setahun silam. [uh/ab]
