Mereka adalah tentara Jepang pertama yang dikirim ke luar negeri dengan mandat penggunaan kekuatan dalam lebih dari 70 tahun, sejak akhir Perang Dunia II.
350 tentara menggantikan kontingen Jepang sebelumnya yang bertugas dalam Misi PBB di Sudan Selatan tapi tanpa wewenang untuk menggunakan kekuatan. Di bawah wewenang baru yang diberikan oleh pemerintah Jepang ini, tentara diizinkan menanggapi panggilan mendesak dari staf dan pekerja bantuan PBB. Ada juga rencana untuk pasukan baru itu melindungi pangkalan PBB yang pernah diserang. Tentara Jepang juga akan membantu dalam bidang teknik dan konstruksi di ibukota, Juba.
Tsuyoshi Higuchi, seorang pejabat informasi militer Jepang, mengatakan kepada Reuters bahwa 67 tentara tiba Senin pagi. 63 lagi diharapkan mendarat pada sore hari. Yang terakhir dari 350 tentara itu dijadwalkan tiba pada 15 Desember.
Jepang tahun lalu meloloskan UU yang memberi militer otorisasi untuk berpartisipasi dalam konflik asing, menanggalkan kebijakan lama bahwa perang hanya untuk membela diri.
Para pengecam mengatakan UU itu melanggar konstitusi anti perang dan bisa melibatkan Jepang dalam konflik di luar negeri.
Sudan selatan telah terperosok dalam kekerasan sejak bentrokan meletus Desember 2013 antara pendukung Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya, Riek Machar.
Pertempuran yang umumnya antar etnis itu telah menyebabkan ekonomi terpuruk, menewaskan puluhan ribu orang, membuat lebih dari dua juta
mengungsi, dan menciptakan situasi kemanusiaan yang mengerikan, dengan hampir 5 juta diyakini sangat rawan pangan.
Machar kembali ke ibukota, Juba, tahun ini setelah mencapai kesepakatan damai, namun pertempuran baru meletus di luar istana presiden pada 8 Juli saat Machar berada di dalam. [as]
