Sekelompok politisi Partai Republik meluncurkan pasal-pasal pemakzulan terhadap menteri keamanan dalam negeri pilihan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu (1/2) terkait penanganan masalah imigrasi di perbatasan sisi selatan AS. Langkah tersebut adalah tindakan langka yang terakhir kali berhasil dilakukan 150 tahun lalu.
Alejandro Mayorkas telah lama dibidik Partai Republik akibat ‘krisis imigrasi’ yang mereka keluhkan, di mana jumlah imigran asal Amerika Selatan dan Tengah yang mencoba masuk ke AS melalui Meksiko telah mencapai rekor.
Mereka menuduh Mayorkas menyerahkan “kendali operasional” perbatasan dan mengkritik upaya Partai Demokrat untuk menghapus ketentuan kesehatan masyarakat yang membatasi para pencari suaka selama pandemi. Mereka juga mengkritik pemutusan kontrak pembangunan tembok perbatasan.
“Yang Anda saksikan adalah penghancuran sistematis integritas geografis Amerika Serikat,” kata anggota Kongres dari sayap ekstrem kanan, Andy Biggs, yang mengajukan resolusi pemakzulan tersebut.
“Kita tidak mengendalikan perbatasan di sisi selatan kita. Perbatasan itu dikendalikan oleh kartel-kartel narkoba kriminal Meksiko.”
Resolusi itu adalah yang kedua kalinya ia ajukan untuk memakzulkan Mayorkas, menyusul upaya pertamanya yang ia lakukan pada tahun 2021, ketika Partai Demokrat masih memegang suara mayoritas di DPR AS.
Ketua DPR AS Kevin McCarthy, yang memimpin partainya, Partai Republik, yang terpecah belah di DPR, berada di bawah tekanan dari koleganya di sayap ekstrem kanan untuk membawa resolusi pemakzulan tersebut ke tahap pemungutan suara DPR.
Hanya satu pejabat kabinet pemerintahan AS yang berhasil dimakzulkan dalam sejarah, yaitu Menteri Perang William W. Belknap, pada tahun 1867. Namun ia kemudian dibebaskan oleh Senat AS, yang merupakan majelis tinggi Kongres.
Resolusi terbaru terhadap Mayorkas dapat menyebabkannya dimakzulkan di DPR. Akan tetapi, ia kemungkinan tidak akan diputus bersalah dan dipecat dari jabatannya saat kasus pemakzulannya bergulir ke Senat AS yang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat, yang merupakan partai asal Biden.
Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS melaporkan terdapat 2,8 juta tindakan penegakan hukum di perbatasan pada tahun fiskal 2022, yang berakhir pada September lalu – lebih dari dua kali lipat angka yang tercatat pada tahun 2019, empat kali lipat dibanding angka pada tahun 2020, dan naik 41 persen dibandingkan data pada tahun 2021.
“Angka itu semakin memperjelas bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki kendali operasional di perbatasan,” kata Jim Jordan, ketua Komite Kehakiman DPR AS yang dipimpin Partai Republik, dalam sidang dengar pendapat dengan tajuk “Krisis Perbatasan Biden: Bagian I.”
Biden mengunjungi wilayah perbatasan pada Januari lalu. Di sana, ia mengumumkan rencana keimigrasian baru yang akan mengizinkan 30.000 imigran dari Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela untuk masuk ke AS setiap bulannya, apabila mereka mendaftar dari negara asal masing-masing dan memiliki sponsor AS. [rd/rs]
Forum