Para pemimpin dunia berkumpul, Senin (23/9), di New York untuk sebuah KTT PBB soal perubahan iklim sementara para ilmuwan memperingatkan lebih banyak tindakan ambisius harus diambil untuk memenuhi target-target memitigasi efek-efeknya.
Sekitar 60 presiden dan perdana menteri dijadwalkan akan berpidato pada acara sehari penuhmengenai topik-topik yang mencakup usaha menghindari penggunaan batubara dan menggantikannya dengan sumber-sumber energi terbarukan; mencegah dan menanggapi bencana, dan pendanaan perubahan iklim.
Presiden AS Donald Trump tidak akan hadir pada KTT ini. Hari Senin (23/9), ia akan menghadiri sebuah pertemuan mengenai penindasan kelompok minoritas agama, khususnya Kristen, sebelum mengadakan pembicaraan terpisah dengan para pemimpin dari Pakistan, Polandia, Selandia Baru, Singapura, Mesir dan Korea Selatan.
Sekjen PBB Antonio Guterres telah berusaha menegaskan pentingnya KTT iklim dan menatang para pemimpin dunia untuk menghadirkan rencana konkret dan bukan sekedar pidato yang indah.
Menjelang acara Senin, PBB merilis sebuah laporan yang disusun Organisasi Meterologi Dunia yang menunjukkan adanya percepatan polusi karbon, peningkatan permukaan laut, peningkatan temperatur global, dan penyusutan lapisan es.
Laporan itu mengatakan, temperatur global rata-rata pada periode 2015 hingga akhir 2019 berada pada laju “terpanas” dibanding periode-periodesetara sebelumnya, yakni pada 1,1 derajat di atas tingkat pra-industri,
Perjanjian Iklim Paris 2015, yang telah diratifikasi 186 negara, menyerukan terselenggaranya tindakan-tindakan untuk mencegah laju peningkatan temperatur global melebihi 2 derajat, dan idealnya hanya sekitar 1,5 derajat dengan cara menurunkan emisi gas rumah kaca.
AS, sebagai salah satu produsen terbesar emisi gas rumah kaca, di bawah Presiden Trump, telah mengumumkan akan meninggalkan perjanjian itu. Meski demikian, keputusan AS itu tidak menghentikan usaha penanganan iklim di tangka tnegara bagian, daerah, dan sektor swasta.
Isu-isu global lain seperti ketegangan antara AS dan Iran; konflik di Afghanistan, Yaman, Suriah dan Kashmir; meningkatnya ketidaksetaraan dan intoleransi akan menjadi tema sidang Majelis Umum PBB mulai Selasa. [ab/uh]
