Tautan-tautan Akses

Palestina Kecam Partai Israel yang Dukung Aneksasi Tepi Barat


Presiden Palestina Mahmud Abbas saat akan menyampaikan pidato di hadapan Dewan HAM PBB di Jenea, 27 Februari 2017. (Foto: dok).

Presiden Palestina Mahmud Abbas, Senin (1/1) mengecam dengan keras pemungutan suara oleh partai pemerintah yang berkuasa di Israel untuk mendukung pencaplokan sebagian besar wilayah Tepi Barat dan mengkritik Amerika yang bungkam atas hal itu.

Presiden Mahmud Abbas mengatakan pemungutan suara yang tidak mengikat oleh komisi pusat partai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Likud, hari Minggu "tidak akan dilakukan tanpa dukungan penuh pemerintah Amerika."

Dalam pernyataan, Abbas mengatakan, Gedung Putih "menolak mengecam permukiman penjajah Israel serta serangan sistematis dan kejahatan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina."

"Kami berharap pemungutan suara ini mengingatkan masyarakat internasional bahwa pemerintah Israel, dengan dukungan penuh pemerintah Amerika, tidak berminat pada perdamaian yang adil dan abadi," ujar Abbas.

"Sebaliknya tujuan utamanya adalah konsolidasi rezim apartheid di seluruh Palestina."

Komisi pusat Likud mendukung resolusi yang mendorong Israel memperluas kedaulatan atas semua wilayah permukiman di Tepi Barat dan menyerukan pembangunan permukiman tak terbatas.

Netanyahu, anggota komisi pusat tersebut, tidak hadir dalam pemungutan suara itu.

Mengambil tindakan semacam itu secara efektif bisa memupus harapan bagi solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina karena hanya akan tersisa sedikit wilayah untuk negara Palestina.

Tetapi sejumlah besar anggota koalisi sayap kanan Netanyahu mengatakan, justru itu yang mereka upayakan dan secara terbuka menentang pembentukan negara Palestina.

Perdana menteri mengatakan ia masih mendukung solusi dua negara dengan Palestina, meskipun ia juga mendorong perluasan permukiman bagi orang-orang Yahudi di Tepi Barat, yang telah berada di bawah pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun.

Kemarahan orang Palestina terhadap Amerika sudah tinggi sejak Presiden Donald Trump bulan lalu membatalkan kebijakan hati-hati Amerika selama puluhan tahun untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hari Minggu, Otoritas Palestina memanggil pulang utusannya untuk Amerika, Husam Zomlot, untuk konsultasi di tengah kemarahan atas pernyataan Trump.

Dalam pernyataan kemudian, dikatakan Palestina mengambil langkah tersebut "guna mempelajari keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menolak" langkah Trump terhadap Yerusalem.

Meskipun menghadapi ancaman Trump untuk memangkas dana, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui hasil pemungutan suara pada 21 Desember, yaitu mosi yang menolak pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Zomlot dijadwalkan kembali ke Washington "setelah liburan," demikian dilaporkan kantor berita resmi Palestina WAFA. [ka/jm].

Sumber: AFP

XS
SM
MD
LG