Sekitar 200 pekerja Kamboja di Mahkamah Kejahatan Perang yang didukung PBB melakukan pemogokan hari Senin (2/9), setelah tidak mendapat gaji selama berbulan-bulan.
Human Rights Watch mengatakan hari Kamis (5/9) pemerintah Kamboja sengaja menahan dana untuk menghambat peradilan mantan para pemimpin Khmer Merah.
Mahkamah Kejahatan Perang di Kamboja yang kekurangan hampir $3 juta dana, telah menghadapi tuduhan "salah urus" dan korupsi sejak tahun 2006.
Jepang, salah satu penyumbang terbesar mahkamah itu, telah menyarankan agar sebagian dananya, yang dimaksudkan untuk sisi internasional mahkamah tersebut, dapat digunakan untuk membayar gaji pekerja setempat.
Tetapi, Human Rights Watch mengatakan para donor internasional hendaknya menahan sumbangan masa depan sampai pemerintah kamboja membayar bagiannya untuk biaya mahkamah.
Human Rights Watch menyarankan agar pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen, yang dipimpin oleh beberapa bekas anggota Khmer Merah “sedang berpura-pura terlalu miskin untuk memberi pertanggungjawaban kepada jutaan orang korban Khmer Merah.”
Human Rights Watch mengatakan hari Kamis (5/9) pemerintah Kamboja sengaja menahan dana untuk menghambat peradilan mantan para pemimpin Khmer Merah.
Mahkamah Kejahatan Perang di Kamboja yang kekurangan hampir $3 juta dana, telah menghadapi tuduhan "salah urus" dan korupsi sejak tahun 2006.
Jepang, salah satu penyumbang terbesar mahkamah itu, telah menyarankan agar sebagian dananya, yang dimaksudkan untuk sisi internasional mahkamah tersebut, dapat digunakan untuk membayar gaji pekerja setempat.
Tetapi, Human Rights Watch mengatakan para donor internasional hendaknya menahan sumbangan masa depan sampai pemerintah kamboja membayar bagiannya untuk biaya mahkamah.
Human Rights Watch menyarankan agar pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen, yang dipimpin oleh beberapa bekas anggota Khmer Merah “sedang berpura-pura terlalu miskin untuk memberi pertanggungjawaban kepada jutaan orang korban Khmer Merah.”
