Presiden Amerika Barack Obama telah mengajukan rencananya untuk mengakhiri pengumpulan besar-besaran dan penyimpanan data telepon yang dilakukan pemerintah, sebuah praktek yang telah menarik kecaman di Amerika dan luar negeri.
Proposal Obama itu menghendaki agar perusahaan-perusahaan telepon menyimpan data selama periode waktu yang sama seperti yang kini mereka lakukan. Badan-badan pemerintah nantinya harus meminta persetujuan dari Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) atau Mahkamah Pemantauan Intelijen Asing untuk mengakses data itu.
Dalam sebuah pernyataan hari Kamis (27/3), Presiden Obama mengajukan rencana itu, yang membutuhkan persetujuan Kongres AS.
Langkah itu akan memungkinkan badan-badan federal untuk mendapatkan data telepon tanpa persetujuan pengadilan dalam situasi darurat. Tetapi para pejabat senior pemerintah mengatakan penyelidik federal harus menindaklanjutinya dengan pengadilan dalam periode waktu tertentu.
Proposal Obama itu menghendaki agar perusahaan-perusahaan telepon menyimpan data selama periode waktu yang sama seperti yang kini mereka lakukan. Badan-badan pemerintah nantinya harus meminta persetujuan dari Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) atau Mahkamah Pemantauan Intelijen Asing untuk mengakses data itu.
Dalam sebuah pernyataan hari Kamis (27/3), Presiden Obama mengajukan rencana itu, yang membutuhkan persetujuan Kongres AS.
Langkah itu akan memungkinkan badan-badan federal untuk mendapatkan data telepon tanpa persetujuan pengadilan dalam situasi darurat. Tetapi para pejabat senior pemerintah mengatakan penyelidik federal harus menindaklanjutinya dengan pengadilan dalam periode waktu tertentu.
